Eisenkot Desak Jaksa Agung Awasi Keputusan Militer Netanyahu

Kendari, ıNarasikita - Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer Israel, mengajukan permohonan resmi kepada Jaksa Agung Gali Baharav-Miara agar setiap langkah militer dilakukan dengan mekanisme pengawasan kabinet yang ketat. Permintaan ini muncul di tengah ketegangan meningkat pasca-keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk melanjutkan operasi terhadap Iran, meski ada penolakan dari sejumlah pejabat keamanan. Eisenkot menekankan bahwa tindakan militer harus disetujui secara formal oleh pemerintah demi memastikan kepatuhan hukum dan konsistensi kebijakan nasional.

Dalam suratnya, Eisenkot menyampaikan kekhawatiran mendalam atas praktik pengambilan keputusan yang dilakukan di luar konteks ancaman langsung terhadap Israel. Ia menegaskan bahwa keputusan perang yang tidak didasarkan pada ancaman nyata berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan melemahkan demokrasi. Ia menyerukan tanggung jawab nasional tinggi dalam masa krisis yang dianggap paling sensitif dalam sejarah Israel.

Eisenkot juga meminta agar Netanyahu secara rutin memberikan informasi keamanan kepada dirinya sebagai tokoh yang ditunjuk presiden untuk membentuk pemerintahan. Informasi tersebut harus mencakup penilaian intelijen, kondisi militer terkini, serta alasan strategis di balik setiap kebijakan pertahanan. Ia menegaskan bahwa posisinya sebagai calon perdana menteri yang ditunjuk presiden memberinya legitimasi untuk mengakses data sensitif demi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Netanyahu menanggapi permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa semua keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan keamanan dan koordinasi dengan lembaga terkait. Ia menilai ajakan Eisenkot sebagai upaya politis yang tidak relevan dalam konteks krisis. Namun, dalam konteks yang lebih luas, permintaan Eisenkot mencerminkan ketegangan internal antara kekuasaan eksekutif dan mekanisme pengawasan demokratis di tengah krisis geopolitik yang kian memanas.