Eks Kepala Inspektorat Banda Aceh Dilepaskan Tanpa Tuntutan

Kendari, ıNarasikita - Kasus dugaan pelanggaran hukum jinayah terhadap mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh, berinisial FD, berakhir tanpa tuntutan hukum setelah penyidik Satpol PP dan Wilayatul Hisbah tidak menemukan bukti yang memadai. FD bersama pasangannya, AM, digerebek di ruang kerja kantor inspektorat pada Agustus 2026, dan sempat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti awal. Namun, setelah masa tahanan berakhir pada 31 Oktober, keduanya dinyatakan dilepaskan.

Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, M. Rizal, menjelaskan bahwa pelanggaran yang diduga terjadi, yakni jarimah liwath sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tidak terpenuhi secara formil maupun materil. Menurut Rizal, Kejaksaan Negeri Banda Aceh dua kali mengembalikan berkas perkara karena kekurangan bukti, termasuk tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang diatur dalam qanun tersebut.

Rizal menyoroti keterbatasan rumusan hukum dalam qanun jinayah yang terlalu spesifik, sehingga sulit diterapkan pada kasus yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ia menekankan perlunya kajian lebih mendalam terhadap ketentuan tersebut agar dapat dijalankan secara proporsional dan berbasis bukti yang kuat.

Di sisi lain, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banda Aceh telah menetapkan sanksi disiplin terhadap FD atas pelanggaran kode etik ASN dan disiplin berat. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim, FD dinilai telah melanggar aturan dengan memenuhi unsur untuk diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH). Keputusan ini menegaskan bahwa meski tidak ada tuntutan pidana, pelanggaran terhadap kode etik profesi tetap diberlakukan secara tegas.