Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden atas Keputusan Sendiri

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya dengan surat yang disampaikan langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat tersebut terdiri atas lima paragraf saja, menegaskan keputusan untuk berhenti sebagai wakil presiden atas kemauan sendiri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan telah memahami isi surat tersebut setelah menerima salinan dari pihak terkait.

Yusril menegaskan bahwa isi surat menekankan aspek kehendak pribadi Gibran, sekaligus menyerahkan proses selanjutnya kepada MPR sesuai ketentuan hukum. Surat tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa dalam kondisi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus segera bersidang paling lambat dalam 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diajukan oleh Presiden.

Pengunduran diri Gibran dipicu oleh pertimbangan pribadi yang didasarkan pada penilaian terhadap dinamika publik dan suara masyarakat yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Yusril menekankan bahwa keputusan tersebut telah dipertimbangkan secara matang oleh Gibran, meskipun tidak merinci lebih lanjut mengenai detail alasan pribadi atau bentuk suara masyarakat yang dimaksud.

Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar pertemuan strategis dengan pimpinan MPR, DPR, termasuk Komisi III, serta sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, beberapa jam setelah pengunduran diri disampaikan. Yusril menjadi salah satu narasumber yang hadir dalam pertemuan tersebut, menunjukkan tingginya konsistensi koordinasi antarlembaga dalam menangani transisi jabatan negara.

Surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung DPR/MPR RI, disaksikan oleh sejumlah wakil ketua MPR, menandai proses formal dimulainya tahapan pemilihan wakil presiden pengganti. Proses ini diharapkan berjalan sesuai mekanisme konstitusional tanpa hambatan, dengan dukungan penuh dari semua lembaga negara.