Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Kendari, ıNarasikita - Gibran Rakabuming Raka menghentikan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan surat resmi yang diserahkan secara langsung kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11). Keputusan ini diambil setelah sehari sebelumnya usulan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memakzulkan dirinya diterima oleh DPR, menandai momentum kritis dalam masa jabatannya. Dalam kesaksiannya, Muzani menyatakan bahwa sejak hari itu jabatan Wakil Presiden secara resmi kosong, menandai akhir dari masa jabatan yang berlangsung sejak 2024 hingga 2029.

Surat pengunduran diri yang diteken Gibran berisi pernyataan tegas bahwa ia meletakkan jabatan atas permintaan sendiri, dengan pertimbangan mendalam demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan. Ia menegaskan bahwa keputusan ini diambil secara sadar dan bertujuan menjaga keutuhan negara serta masyarakat, di atas kepentingan pribadi. Dalam surat tersebut, Gibran juga menyebut telah melaporkan keputusannya secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 10 dan 11 November 2026, sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas.

Dalam dokumen resmi, Gibran memohon MPR RI untuk menindaklanjuti surat pengunduran dirinya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan selama menjabat, serta mengapresiasi dukungan yang telah diterima selama masa bakti. Surat ini telah diverifikasi oleh eks Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Proses pengunduran diri Gibran menandai transisi penting dalam dinamika politik nasional, khususnya menyusul isu hukum yang muncul dalam masa jabatannya. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap mekanisme konstitusional. MPR kini berada dalam posisi untuk menetapkan langkah selanjutnya sesuai prosedur yang diatur dalam UUD 1945, termasuk proses pemilihan Wakil Presiden baru jika diperlukan.