Gibran Pertimbangkan Mundur, DPR Siap Lanjutkan HMP

Kendari, ıNarasikita - Pertemuan antara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11) menjadi momen krusial dalam dinamika politik terkini. Dalam diskusi yang berlangsung selama 2,5 jam, Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, menyusul perdebatan publik yang memicu tantangan hukum terhadap keabsahan ijazah SMA dan surat penyetaraan pendidikannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden tidak menolak niat tersebut, melainkan memberikan masukan strategis sebagai bentuk pendampingan.

Gibran sendiri belum secara tegas mengonfirmasi keputusan akhir, namun menegaskan sikap menghargai kritik dan masukan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan menghindari perpanjangan polemik yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga negara. Di tengah isu mundur, Gibran tetap menjalankan tugas resmi, termasuk mendampingi Presiden dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara.

Langkah hukum yang dipertimbangkan Gibran, yaitu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan surat penyetaraan pendidikan, dinilai tidak mungkin berhasil oleh Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Ia menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat digugat kembali. Selain itu, objek sengketa—surat penyetaraan—telah tidak berlaku lagi, sehingga proses di PTUN berpotensi dihentikan.

Di sisi lain, berbagai fraksi di DPR menilai bahwa proses politik harus tetap berjalan. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan menghormati hak Gibran untuk menempuh jalur hukum, namun menegaskan bahwa proses hak menyatakan pendapat (HMP) tetap dapat berjalan paralel. Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevry Sitorus menyayangkan keputusan Gibran yang baru membuka pintu hukum setelah masa kritis berlalu, menilainya sebagai upaya penundaan.

Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar menegaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden tidak harus melalui persetujuan presiden, melainkan melalui proses parlemen melalui DPR/MPR. Ia menekankan bahwa DPR/MPR tidak berwenang menolak pengunduran diri, sehingga prosedur politik tetap dapat berjalan meskipun Gibran memilih mundur.