Gubernur Maluku Utara Minta Revisi Formulasi DAU

Kendari, ıNarasikita - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengusulkan revisi atas formulasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) guna menyesuaikan realitas pembangunan di wilayahnya. Ia menekankan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi mencapai 34 persen pada tahun 2025, tingkat pertumbuhan APBD tidak sebanding, sehingga memicu ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya.

Dalam paparannya pada forum diskusi di Jakarta, Sherly menyampaikan bahwa sejumlah daerah di Maluku Utara masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dasar. Di sektor pertanian, petani menghadapi kendala logistik tinggi karena minimnya jalan tani, jembatan, serta akses ke pasar yang efisien. Kondisi ini menekan nilai tukar hasil pertanian, meski produktivitas tinggi.

Di bidang perikanan, nelayan memerlukan fasilitas pendukung seperti pelabuhan yang memadai, pasokan listrik, dan tempat penyimpanan dingin (cool storage) untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. Tanpa fasilitas ini, ikan harus segera dijual pada hari yang sama, sehingga harga jual jauh lebih rendah. Keterbatasan ini menghambat peningkatan pendapatan nelayan secara berkelanjutan.

Selain dua sektor utama, kebutuhan mendasar di sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas, serta tersedianya air bersih, listrik, dan sinyal komunikasi menjadi kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat. Gubernur menegaskan bahwa perubahan formulasi DAU harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan agar alokasi anggaran benar-benar memperkuat pemerataan pembangunan.