Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Guru Harus Jadi Mitra Utama dalam Kebijakan AI di Sekolah

Laporan terbaru menekankan keterlibatan aktif guru dan peserta didik dalam penyusunan kebijakan AI di pendidikan, dengan delapan prinsip untuk penerapan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 6 November 2026, 12.04 WITA·👁 2 orang membaca· 0 hari ini · 28x dibuka
Guru Harus Jadi Mitra Utama dalam Kebijakan AI di Sekolah📷 ANTARA

Kendari, ıNarasikita - Pembuat kebijakan pendidikan diminta memastikan guru menjadi mitra utama dalam merancang penerapan kecerdasan buatan (AI) di sekolah. Laporan terbaru yang dirilis oleh lembaga riset terkemuka menyoroti pentingnya melibatkan guru sejak awal hingga evaluasi, agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan realitas kelas dan kebutuhan pembelajaran nyata. Tanpa keterlibatan ini, risiko terjadinya kesenjangan dalam penerapan teknologi dan ketidaksesuaian praktik di lapangan akan semakin besar.

Delapan prinsip yang disampaikan dalam laporan menjadi panduan strategis bagi pemerintah, sekolah, dan penyedia teknologi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup perlunya pendampingan berkelanjutan bagi guru dalam memahami dan menggunakan AI secara kritis, serta integrasi pemahaman kritis tentang AI ke dalam kurikulum. Siswa harus dilatih untuk mempertanyakan hasil AI, mengenali bias, dan memahami kapan teknologi sebaiknya tidak digunakan, bukan hanya mengandalkan hasil otomatis.

Laporan juga menekankan pentingnya merevisi kerangka penilaian dan kurikulum agar tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses berpikir, refleksi, dan kemandirian siswa. Dalam era AI, kemampuan manusia seperti komunikasi, empati, berpikir kritis, dan tanggung jawab sosial justru menjadi nilai utama yang harus diperkuat, bukan digantikan oleh mesin. Kebijakan harus berpijak pada prinsip keberlanjutan, keadilan, dan perlindungan privasi data.

Keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan harus dijaga secara formal dan profesional, bukan sekadar sebagai pelaksana teknologi yang ditentukan dari atas. Pemerintah perlu memastikan akses yang merata terhadap perangkat AI berkualitas, dengan mempertimbangkan perbedaan bahasa, kondisi lokal, dan keterbatasan sumber daya di berbagai daerah. Tanpa itu, pemanfaatan AI justru berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan.

Dr. Evelina Galaczi, peneliti utama dari tim riset bahasa Inggris Cambridge, menegaskan bahwa kebijakan sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi, sehingga guru harus terus beradaptasi tanpa arahan yang jelas. Namun, dari praktik nyata di kelas, terbukti bahwa guru yang berani bereksperimen dengan AI justru menjadi penentu utama dalam membangun pendekatan yang bertanggung jawab. Dengan mengikuti jejak mereka, pendidikan dapat menjadikan AI sebagai alat pendukung belajar, bukan pengganti proses pembelajaran yang mendalam.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya