Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Hakim PTUN Putuskan Gugatan Suket Gibran Gugur

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka gugur karena objek sengketa telah dicabut secara resmi oleh kementerian.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 17.54 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 31x dibuka
Hakim PTUN Putuskan Gugatan Suket Gibran Gugur📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terhadap surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka sebagai gugur. Putusan ini dikeluarkan setelah objek gugatan—Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019—dinyatakan telah dicabut secara resmi oleh pihak tergugat pada 11 November 2026. Keputusan pencabutan ini disampaikan dalam sidang lanjutan pada Kamis (12/11), dan menjadi dasar utama bagi majelis hakim untuk menutup proses sengketa hukum.

Ketua Majelis Hakim, Rahmadi, menyatakan bahwa dengan dicabutnya surat keputusan tersebut, objek sengketa tidak lagi ada dalam status berlaku, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Pihak tergugat, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen, telah mengajukan permohonan penghentian perkara, yang diterima secara prinsip oleh penggugat. Meski pihak tergugat intervensi—Gibran Rakabuming Raka—menyampaikan keberatan terhadap penghentian, majelis tetap mempertimbangkan bahwa pencabutan telah dilakukan sebagai pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap.

Hakim menyatakan tidak ditemukannya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur penghentian proses perkara akibat pencabutan keputusan yang menjadi objek sengketa. Namun, dalam pertimbangan hukum, majelis memilih menerapkan prinsip serupa yang berlaku dalam hukum publik, khususnya dalam konteks hukum pidana, untuk mencegah putusan yang tidak dapat dieksekusi. Pertimbangan ini juga mencakup kepentingan menjaga iklim demokrasi dan menghindari polemik yang berkepanjangan.

Akhirnya, majelis menegaskan bahwa putusan gugur ini bersifat mutlak dan tidak dapat digugat lebih lanjut melalui upaya hukum lain. Dalam amar putusannya, hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000. Gugatan yang awalnya menuntut pembatalan SK No. 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah Gibran, pun berakhir tanpa adanya keputusan substantif atas substansi sengketa.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya