Hakim Tolak Perlawanan Silmy Karim dalam Kasus Gratifikasi dan Pemerasan

Kendari, ıNarasikita - Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat berjalan dengan putusan sela yang menolak seluruh argumen perlawanan yang diajukan oleh eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024–2026, Silmy Karim, bersama tim kuasa hukumnya. Putusan ini menegaskan bahwa surat dakwaan telah secara rinci menguraikan peran aktif terdakwa dalam skema penerimaan uang dari pemohon izin tinggal asing, termasuk tindakan yang menimbulkan tekanan dan memperlambat proses administrasi. Hakim Ketua Atep Sopandi menegaskan bahwa dakwaan telah memenuhi syarat hukum tanpa kekurangan substantif.

Dalam pertimbangannya, majelis menolak dalih Silmy Karim bahwa dakwaan dinilai kabur karena tidak menjelaskan secara rinci kapan, di mana, dan bagaimana tindakan pemaksaan dilakukan terhadap 10 pemohon. Hakim menekankan bahwa peran Silmy bukan sekadar pasif, melainkan melibatkan perintah langsung, seperti memerintahkan staf untuk mengumpulkan setoran Rp100 juta per bulan, menempatkan orang kepercayaan di posisi strategis, serta memantau sisa dana kas. Selain itu, pengaruhnya terhadap sistem e-Visa Molina juga menjadi dasar keterlibatan aktif dalam memperparah tekanan terhadap biro jasa.

Hakim menegaskan bahwa dalam konstruksi hukum Pasal 20 huruf C KUHP Nasional, kehadiran pelaku sebagai pihak yang turut serta tidak harus dilakukan secara fisik atau langsung, tetapi cukup dengan keterlibatan sadar dan kerja sama yang saling melengkapi. Oleh karena itu, dakwaan yang menyebutkan tindakan mempersulit, memperlambat, atau menolak penerbitan dokumen imigrasi—yang mencakup Izin Tinggal Kunjungan, ITAS, ITAP, hingga ALTUS—dinyatakan memadai secara hukum dan tidak batal demi hukum. Materi terkait apakah sistem digitalisasi menghilangkan unsur pemaksaan akan diproses lebih lanjut melalui pembuktian di persidangan.

Total kerugian keuangan negara yang diduga timbul dari tindakan kriminal ini mencapai Rp168,92 miliar dari pemerasan dan Rp33,94 miliar dari penerimaan gratifikasi, yang terdiri dari uang tunai dan saham atas nama terdakwa. Peran bersama juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Imigrasi, termasuk mantan kepala subdirektorat, staf, hingga pejabat eselon I. Silmy Karim kini menghadapi ancaman hukuman berdasarkan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan tambahan dari Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.