Indonesia Percepat Persiapan Aksesi CPTPP

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia kini memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menyusun persiapan aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Rapat terakhir yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menekankan pentingnya evaluasi terhadap respons terhadap kuesioner yang telah diterima dari Vietnam, sebagai negara penyelenggara pertemuan aksesi pada 26 November 2026.

Proses ini menyoroti kesiapan hukum dan kebijakan domestik, terutama dalam 22 bab ketentuan CPTPP yang telah diselaraskan. Sebagian besar prinsip dalam perjanjian tersebut telah sesuai dengan komitmen sebelumnya, seperti dalam RCEP, sehingga pemerintah hanya perlu melakukan penyesuaian teknis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Menko Airlangga menyatakan bahwa sekitar 60 persen persyaratan sudah terpenuhi, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memasuki blok perdagangan strategis tersebut.

Keanggotaan CPTPP diproyeksikan akan membuka akses pasar yang lebih luas dan efisien, khususnya ke negara-negara anggota seperti Inggris, Meksiko, dan Peru, yang sebelumnya memerlukan negosiasi bilateral yang kompleks dan berkepanjangan. Dengan jumlah penduduk pasar mencapai hampir 600 juta dan kontribusi terhadap PDB global sekitar 15 persen, CPTPP menjadi target penting untuk memperkuat posisi ekspor dan investasi Indonesia dalam ekosistem perdagangan global.

Dukungan internasional terus mengalir, termasuk dari Inggris yang telah menandatangani kesepakatan Ekonomi Pertumbuhan Indonesia-Inggris (EGP) pada Januari 2026. Kerja sama ini tidak hanya mendukung aksesi CPTPP, tetapi juga meluas ke sektor energi bersih, semikonduktor, ekonomi digital, pendidikan tinggi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Indonesia telah menyerahkan dokumen aspirasi aksesi kepada Selandia Baru sebagai negara penyimpan (depository country) sejak Mei 2025, menandai langkah strategis dalam proses formal.