Intelijen Pertahanan Diminta Perkuat Penyelidikan Penyadapan Presiden

Kendari, ıNarasikita - Eks Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Ponto, menyerukan keterlibatan lembaga intelijen negara dalam penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan pertahanan nasional.

Ponto menyoroti kompleksitas kasus yang melibatkan akses ke informasi sensitif dari posisi kepemimpinan tertinggi negara. Ia menekankan bahwa tanpa pendekatan intelijen strategis, penyelidikan akan terhambat pada aspek teknis dan hukum formal, sehingga sulit mengungkap siapa yang memerintahkan, mengapa penyadapan dilakukan, dan ke mana data yang diambil dialihkan.

Menurutnya, polisi hanya mampu menilai unsur delik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, untuk menelusuri motif strategis dan keterlibatan aktor di balik layar, diperlukan keahlian dan wewenang khusus yang dimiliki oleh BIN dan BAIS TNI. Tanpa melibatkan institusi tersebut, proses penyelidikan dinilai tidak akan mencapai akar masalah.

Ia menegaskan bahwa jika penyadapan terhadap kepala negara tidak diperlakukan sebagai ancaman terhadap kedaulatan, maka keberadaan lembaga intelijen negara akan kehilangan fungsi strategisnya. Penyelidikan harus bergerak dari ranah hukum ke ranah pertahanan, agar tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kejadian serupa di masa depan.