Kapal Pesiar Odyssey Ditahan Singapura Akibat Tunggakan Rp9,1 Miliar

Kendari, ıNarasikita - Kapal pesiar mewah yang sebelumnya beroperasi sebagai hunian terapung di Sihanoukville, Kamboja, kini berada dalam penahanan hukum di perairan Singapura. Penahanan dilakukan pada 8 November, tepat setelah kapal tiba di pelabuhan Changi General Purpose Anchorage, berdasarkan permintaan dari firma hukum Helmsman LLC. Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura (MPA) memastikan bahwa saat penahanan, kapal tidak berisi penumpang, melainkan hanya sekitar 50 awak yang kini dalam penanganan sesuai aturan perlindungan kesejahteraan buruh maritim.

Proses penahanan ini merupakan bagian dari mekanisme hukum perdata maritim yang memungkinkan kapal disita sebagai jaminan atas tuntutan keuangan. Meski identitas lengkap penggugat belum diungkap secara resmi, laporan media menyebut bahwa pihak yang menggugat merupakan perusahaan pemasok bahan bakar yang menagih tunggakan sebesar US$500 ribu atau sekitar Rp9,1 miliar. Jika kewajiban finansial tidak terpenuhi, kapal dapat dilelang melalui proses pengadilan, dengan hasil penjualan digunakan untuk menutup biaya hukum dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Operasional kapal sempat dibekukan pada 27 Oktober 2023 setelah biaya bahan bakar melonjak drastis akibat dampak konflik regional di Timur Tengah. Biaya per kabin naik dari rata-rata US$1.800 menjadi antara US$6.000 hingga US$8.000 per bulan, membuat operasional tidak berkelanjutan. Sebelum berlayar tanpa penumpang menuju Singapura, sekitar 203 penghuni sempat mengalami kesulitan, termasuk diminta membayar tambahan, fasilitas berkurang, hingga menghadapi perubahan rute tanpa pemberitahuan. Banyak barang pribadi mereka tetap tertinggal di kapal tanpa jaminan pengembalian dana.

Kapal yang dibangun pada 1993 dan sebelumnya bernama Braemar ini dibeli oleh Villa Vie Residences pada 2023 untuk dijadikan hunian permanen terapung. Kini, manajemen perusahaan diberi tenggat waktu sekitar 60 hari untuk melakukan restrukturisasi operasional dan menarik modal baru. Pendiri perusahaan, Mikael Petterson, mengakui bahwa langkah kebangkrutan atau pengajuan perlindungan hukum seperti Chapter 11 masih menjadi opsi yang dipertimbangkan untuk menyelamatkan bisnis yang kini menghadapi krisis keuangan mendalam.