Kapolri Bongkar Peran Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Kapolri ungkap keterlibatan Brigjen TK dalam dugaan penyadapan Presiden Prabowo, diduga menerima perintah langsung dari Irjen Ahrie Sonta dan melaksanakannya melalui surveillance.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 13 November 2026, 09.20 WITA·👁 4 orang membaca· 1 hari ini · 54x dibuka
📷 SindonewsKendari, ıNarasikita - Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkap adanya peran seorang tersangka berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks penyelidikan mendalam terkait pelanggaran prosedur dalam pengumpulan bukti elektronik yang diduga dilakukan tanpa dasar hukum.
Menurut Kapolri, Brigjen TK diduga menjadi pelaksana surveilans setelah menerima perintah dari Irjen Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat Plt Kabagmon. Perintah tersebut berasal dari Jenderal LSP, dan dilakukan tanpa melalui proses permohonan penyidik, sehingga melanggar aturan yang berlaku. Kapolri menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar pelaksanaan perintah, melainkan bagian dari jaringan komando yang terstruktur dan tidak sesuai prosedur hukum.
Proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan secara intensif untuk mengungkap seluruh lapisan keterlibatan, termasuk mekanisme pelaporan hasil penyadapan yang dikirim langsung ke LSP. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa semua proses hukum dilakukan secara transparan dan tidak mengabaikan aspek akuntabilitas, demi menjaga integritas institusi.
Pengungkapan ini menandai langkah konkret Polri dalam menangani kasus sensitif yang melibatkan tokoh tinggi negara, sekaligus menunjukkan komitmen institusi untuk menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Proses hukum tetap berjalan sesuai tahapan, tanpa intervensi politik, dengan fokus pada pemaparan fakta dan pembuktian keterlibatan masing-masing pihak.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Prancis Gelar Aksi Massal Tolak RUU Polisi yang Dikritik Sebagai "Izin Membunuh
Ratusan ribu warga Prancis turun ke jalan pada Sabtu (14/11) menolak RUU yang memberi perlindungan hukum ekstrem bagi polisi saat menggunakan senjata, sambil menyoroti krisis biaya hidup dan perlindungan anak.
14 November 2026

Kapolri Diminta Usut Makar dalam Kasus Penyadapan
Pakar hukum mendukung langkah Kapolri menindaklanjuti dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal, dengan menekankan pentingnya keadilan dan prinsip hukum yang konsisten.
14 November 2026

Dua Pendaki Ilegal Semeru Dinyatakan Hilang Permanen
Operasi SAR untuk dua pendaki ilegal di Gunung Semeru dihentikan setelah tujuh hari penyisiran tanpa hasil, dengan tim menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.
14 November 2026

Lima Tersangka Korupsi Proyek Bandara Ketapang Dilimpahkan ke Kejati
Polda Kalbar menyerahkan lima tersangka kasus korupsi proyek runway Bandara Rahadi Oesman beserta berkas dan aset senilai Rp338 juta ke Kejati untuk proses penuntutan.
14 November 2026
Berita Lainnya

USN Kolaka Gelar SII Maroon Red Cross Youth Competition 2026
Sabtu, 14 November 2026, 16.07 WITA

Senator Desak Presiden Pertimbangkan Suara Daerah dalam Pilih Wakil Presiden
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

KNEKS Perluas SPES ke 250 Sekolah di Sulsel
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

14 Saham Indonesia Dikeluarkan dari Indeks Global FTSE Russell
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Perawatan Aki Motor agar Awet dan Tak Mudah Kehabisan Tenaga
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Rem Motor Berbunyi? Ini Penyebab dan Solusinya
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

NCT 127 dan NCT Dream Tampil di Coachella 2027
Sabtu, 14 November 2026, 15.43 WITA
Royalti Musik: Sumber Pendapatan Kunci bagi Musisi
Sabtu, 14 November 2026, 15.42 WITA

