Kapolri Ungkap Peran Jenderal LSP dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kendari, ıNarasikita - Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Jenderal LSP, yang saat kejadian menjabat sebagai Kapolri, diduga menjadi aktor utama dalam perintah penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan kalangan mahasiswa. Perintah tersebut, menurut penyidik, diberikan secara lisan maupun melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp kepada Kabag Mon Bareskrim, AS, yang kemudian meneruskan instruksi tersebut kepada operator.

Dalam proses penyidikan, Jenderal LSP juga diduga berperan sebagai penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan, sehingga terlibat langsung dalam penggunaan data yang diperoleh secara melanggar hukum. Peran ini menjadi dasar dugaan turut serta dalam perbuatan pidana, termasuk memanfaatkan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan pelanggaran hukum. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa keputusan penyadapan tidak melalui prosedur hukum formal.

Tiga tersangka lainnya—SU, EH, dan AS—diperiksa atas peran masing-masing dalam jaringan penyadapan. SU, yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri, diduga menjadi pihak yang memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan penyadapan. EH, selaku PLT Kabag Mon periode Desember 2024 hingga Oktober 2025, disebut menerima perintah dari SU yang berasal dari LSP, lalu menyetujui melalui pesan digital tanpa surat resmi. Sementara AS, sebagai PLT Kabag Mon pada rentang Oktober 2025 hingga Oktober 2026, diduga menerima perintah langsung dari LSP dan meneruskan ke operator tanpa mekanisme penyidikan yang sah.

Selain melakukan penyadapan, AS juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan log aktivitas, serta membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi. Langkah ini menunjukkan upaya merusak bukti dan mengaburkan jejak pelanggaran. Penyidik menjerat para tersangka dengan beberapa pasal, termasuk Pasal 258 KUHP terkait penyadapan, Pasal 48 juncto Pasal 32 UU ITE terkait penghapusan data, serta Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal dan Pasal 20 huruf c/d terkait turut serta dalam tindak pidana.

Semua tindakan hukum yang diterapkan tetap berdasarkan pemenuhan unsur pidana, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kapolri menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan dan independen, tanpa ada yang terhindar dari pertanggungjawaban.