Kemenbud dan Polri Sinergi Bangun Sistem Keamanan Aset Budaya

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Kebudayaan dan Kepolisian Republik Indonesia melakukan koordinasi strategis dalam menyusun kerangka sistem manajemen pengamanan (SMP) serta standar operasional prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap museum dan situs cagar budaya. Langkah ini menjadi respons terhadap kerentanan aset budaya terhadap ancaman seperti pencurian, kebakaran, bencana alam, dan gangguan keamanan lainnya. Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa objek-objek bersejarah merupakan bagian vital dari identitas nasional yang harus dilindungi secara sistemik dan berkelanjutan.

Setiap lokasi, baik berupa museum maupun situs cagar budaya, memiliki tingkat kerawanan dan karakteristik arsitektur yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan pengamanan yang adaptif. Pendekatan ini mencakup pengaturan akses, pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan alat pemeriksaan, hingga pengelolaan arus kunjungan secara terukur. Dengan sistem yang terstruktur, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas dalam pencegahan dan penanganan gangguan, baik dalam kondisi normal maupun darurat.

Dalam pertemuan dengan Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Syahduddi, disepakati pentingnya melakukan penilaian risiko terhadap setiap objek. Penilaian mencakup aspek akses, desain bangunan, kondisi lingkungan sekitar, serta kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Hasilnya menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan personel, lokasi pos pengamanan, dan peralatan pendukung sesuai tingkat ancaman tiap lokasi.

Kemenbud juga mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk penguatan peran Polisi Khusus (Polsus), juru pelihara (Jupel), dan tenaga pengamanan lainnya. Diperlukan standar pelatihan dan prosedur kerja yang selaras dengan tugas masing-masing, agar sinergi antarunit berjalan optimal. Polri menyatakan kesiapan mendukung secara teknis, termasuk membuka ruang koordinasi lintas sektor untuk menyusun SOP dan melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif.

Implementasi SMP bertujuan meminimalkan risiko kesalahan manusia dan kegagalan operasional, sekaligus melindungi aset fisik, peralatan, gedung, serta sumber daya manusia. Sistem ini diharapkan menjadi panduan dalam pengelolaan keamanan secara menyeluruh, baik dalam situasi normal maupun kontingensi. Dengan demikian, keberlangsungan aset budaya sebagai warisan bangsa dapat terjaga secara efektif dan terukur.