KPK Periksa Saksi Terkait Transaksi Aset Mantan Kakanwil DJP
KPK mendalami transaksi jual beli aset mantan Kakanwil DJP dengan mantan Seskab sebagai saksi, sekaligus menyelidiki dugaan pemberian uang dari swasta.
Redaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 12.05 WITA·👁 2 orang membaca· 0 hari ini · 31x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi berinisial DA, mantan Sekretaris Kabinet, dalam rangka mengungkap transaksi aset yang diduga dilakukan oleh tersangka Muhammad Haniv (MH), mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Khusus. Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (11/11) dan menjadi bagian dari penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan gratifikasi yang menjerat MH.
Dalam proses tersebut, KPK memfokuskan penyelidikan pada hubungan keuangan antara MH dan pihak swasta, termasuk dua orang berinisial HS dan WA yang juga diperiksa pada hari yang sama. Keduanya didalami terkait dugaan pemberian uang kepada MH, yang diduga dilakukan atas pengetahuan atau kepentingan pribadi terhadap tersangka. KPK menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan memperjelas aliran dana dan bukti transaksi yang terkait dengan kasus gratifikasi.
MH telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Februari 2025, dan ditahan oleh KPK pada 19 Agustus 2026. Dugaan penerimaan gratifikasi yang diselidiki mencapai total sekitar Rp20,7 miliar, terdiri dari sekitar Rp700 juta untuk sponsor acara peragaan busana anaknya, serta dua transaksi masing-masing senilai Rp10 miliar selama periode 2013–2018 dan 2014–2022, yang diterima dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA.
Seluruh temuan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk menegakkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di lingkungan aparatur negara, khususnya di lembaga perpajakan yang memiliki pengaruh besar terhadap keuangan negara. Proses penyidikan tetap berjalan secara transparan dan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Prancis Gelar Aksi Massal Tolak RUU Polisi yang Dikritik Sebagai "Izin Membunuh
Ratusan ribu warga Prancis turun ke jalan pada Sabtu (14/11) menolak RUU yang memberi perlindungan hukum ekstrem bagi polisi saat menggunakan senjata, sambil menyoroti krisis biaya hidup dan perlindungan anak.
14 November 2026

Kapolri Diminta Usut Makar dalam Kasus Penyadapan
Pakar hukum mendukung langkah Kapolri menindaklanjuti dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal, dengan menekankan pentingnya keadilan dan prinsip hukum yang konsisten.
14 November 2026

Dua Pendaki Ilegal Semeru Dinyatakan Hilang Permanen
Operasi SAR untuk dua pendaki ilegal di Gunung Semeru dihentikan setelah tujuh hari penyisiran tanpa hasil, dengan tim menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.
14 November 2026

Lima Tersangka Korupsi Proyek Bandara Ketapang Dilimpahkan ke Kejati
Polda Kalbar menyerahkan lima tersangka kasus korupsi proyek runway Bandara Rahadi Oesman beserta berkas dan aset senilai Rp338 juta ke Kejati untuk proses penuntutan.
14 November 2026
Berita Lainnya

USN Kolaka Gelar SII Maroon Red Cross Youth Competition 2026
Sabtu, 14 November 2026, 16.07 WITA

Senator Desak Presiden Pertimbangkan Suara Daerah dalam Pilih Wakil Presiden
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

KNEKS Perluas SPES ke 250 Sekolah di Sulsel
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

14 Saham Indonesia Dikeluarkan dari Indeks Global FTSE Russell
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Perawatan Aki Motor agar Awet dan Tak Mudah Kehabisan Tenaga
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Rem Motor Berbunyi? Ini Penyebab dan Solusinya
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

NCT 127 dan NCT Dream Tampil di Coachella 2027
Sabtu, 14 November 2026, 15.43 WITA
Royalti Musik: Sumber Pendapatan Kunci bagi Musisi
Sabtu, 14 November 2026, 15.42 WITA

