Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

KPK Periksa Saksi Terkait Transaksi Aset Mantan Kakanwil DJP

KPK mendalami transaksi jual beli aset mantan Kakanwil DJP dengan mantan Seskab sebagai saksi, sekaligus menyelidiki dugaan pemberian uang dari swasta.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 12.05 WITA·👁 2 orang membaca· 0 hari ini · 31x dibuka
KPK Periksa Saksi Terkait Transaksi Aset Mantan Kakanwil DJP📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi berinisial DA, mantan Sekretaris Kabinet, dalam rangka mengungkap transaksi aset yang diduga dilakukan oleh tersangka Muhammad Haniv (MH), mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Khusus. Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (11/11) dan menjadi bagian dari penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan gratifikasi yang menjerat MH.

Dalam proses tersebut, KPK memfokuskan penyelidikan pada hubungan keuangan antara MH dan pihak swasta, termasuk dua orang berinisial HS dan WA yang juga diperiksa pada hari yang sama. Keduanya didalami terkait dugaan pemberian uang kepada MH, yang diduga dilakukan atas pengetahuan atau kepentingan pribadi terhadap tersangka. KPK menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan memperjelas aliran dana dan bukti transaksi yang terkait dengan kasus gratifikasi.

MH telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Februari 2025, dan ditahan oleh KPK pada 19 Agustus 2026. Dugaan penerimaan gratifikasi yang diselidiki mencapai total sekitar Rp20,7 miliar, terdiri dari sekitar Rp700 juta untuk sponsor acara peragaan busana anaknya, serta dua transaksi masing-masing senilai Rp10 miliar selama periode 2013–2018 dan 2014–2022, yang diterima dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA.

Seluruh temuan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk menegakkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di lingkungan aparatur negara, khususnya di lembaga perpajakan yang memiliki pengaruh besar terhadap keuangan negara. Proses penyidikan tetap berjalan secara transparan dan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya