KPK Periksa Tokoh Swasta Terkait Kasus Tanah, Kapolri Tegas Lawan Calo Kerja

Kendari, ıNarasikita - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan memeriksa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, berinisial HRM, sebagai saksi. Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu (11/11), dengan HRM yang hadir sebagai pihak swasta. Keterangan dari saksi ini dinilai krusial untuk melengkapi proses penyidikan agar kasus tersebut dapat diungkap secara menyeluruh.

Dalam keterangan resmi, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya mengungkap mekanisme dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan di sektor tanah. KPK menegaskan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh saksi akan diproses secara objektif dan transparan, sesuai prosedur hukum yang berlaku. Temuan sebelumnya menunjukkan adanya indikasi kerugian negara yang signifikan, sehingga diperlukan pendalaman terhadap keterlibatan berbagai pihak.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas praktik calo dalam pencarian kerja. Instruksi dikeluarkan dalam acara peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung. Kapolri menekankan bahwa tindakan pungutan liar oleh calo merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang meresahkan masyarakat, terutama kelompok rentan. Ia meminta seluruh Kapolda dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk mengambil langkah antisipatif dan represif terhadap pelaku.

Mengenai isu pengamanan unjuk rasa di Yogyakarta, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) membantah tudingan bahwa personel polisi memasuki area kampus UGM. Kapolda DIY, Inspektur Jenderal Polisi Langgeng Purnomo, menjelaskan bahwa massa yang dihalau dari kawasan Malioboro melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM. Ia menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap wilayah kampus, dan tindakan yang diambil polisi berdasarkan aturan dan prosedur pengamanan.

KPK juga merespons temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh senilai Rp14,7 miliar dalam dua kementerian selama periode 2024–2026. Budi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi temuan tersebut untuk memastikan apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi. KPK akan mempertimbangkan apakah kewenangan penyelidikan termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Selain itu, Komisi III DPR RI menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset yang harus menjamin kembalinya dana korban dalam kasus pidana, termasuk penipuan dan investasi ilegal.