Malaysia Bantah Isu Ekspor Chip Ilegal dari Pusat Data

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Malaysia secara tegas membantah dugaan pengalihan chip canggih hasil produksi Nvidia melalui jalur ekspor dari fasilitas di wilayahnya. Klarifikasi ini muncul menyusul beredarnya laporan dari media asing yang menyebutkan adanya keterlibatan perusahaan bernama Megaspeed International dan seorang wanita asal Tiongkok, Alice Huang, dalam aktivitas yang diduga terkait spionase. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran aturan ekspor terkait perangkat teknologi dari pusat data yang berlokasi di negara ini.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa Malaysia belum menerima permintaan resmi dari Amerika Serikat atau Singapura terkait penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga terlibat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki data atau bukti yang menunjukkan bahwa chip AI diekspor kembali dari Malaysia ke negara lain. Pernyataan ini ditegaskan sebagai respons atas tudingan yang berasal dari sumber anonim di media AS, tanpa disertai bukti konkret.

Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri (MITI) Malaysia menambahkan bahwa perusahaan afiliasi Megaspeed International, Speedmatrix Sdn Bhd, tidak pernah mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk operasional di wilayah negara. Speedmatrix hanya menyewa ruang di pusat data, dengan membawa perangkat keras dan chip milik sendiri untuk keperluan operasional. Menurut MITI, proses masuknya perangkat semacam itu ke Malaysia tidak memerlukan izin khusus, sehingga tidak ada pelanggaran aturan ekspor yang terjadi.

Perusahaan Megaspeed International, yang berbasis di Singapura dan didirikan oleh Alice Huang, menyatakan siap bekerja sama dengan otoritas AS dalam proses penyelidikan. Pihak perusahaan menekankan komitmen penuh terhadap kepatuhan terhadap regulasi pengendalian ekspor Amerika Serikat. Sementara itu, pihak Tiongkok menolak tudingan spionase, menyebutnya sebagai alasan politis untuk membatasi akses teknologi.

Klarifikasi pemerintah Malaysia bertujuan untuk menenangkan kekhawatiran internasional terhadap keamanan rantai pasok teknologi di kawasan. Dengan menegaskan tidak adanya izin atau aktivitas ilegal, pihak berwenang berharap dapat menjaga reputasi negara sebagai mitra ekonomi dan teknologi yang andal.