Menteri PU Ancam Copot Pejabat Akibat Laporan Irigasi Palsu

Kendari, ıNarasikita - Menteri Pekerjaan Umum menegaskan akan menindak tegas sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air setelah menemukan ketidaksesuaian antara data laporan dan kondisi lapangan. Keputusan ini diambil menyusul inspeksi mendadak ke tiga desa di Jawa Barat, termasuk Karangharja (Bekasi), Sukatani (Karawang), dan Kedongdong (Cirebon), pada Sabtu (26/9). Hasil sidak menunjukkan sejumlah lahan pertanian masih mengalami kekeringan meski laporan internal menyebutkan telah mengairi tambahan 73 ribu hektare sawah.

Dalam pernyataan tegas, Menteri menyatakan bahwa Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan SDA, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Pejabat Pembuat Komitmen, serta Kepala Satuan Kerja akan segera diberhentikan. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut akan ditandatangani pada 28 September dan berlaku efektif paling lambat 30 September. “Tidak mungkin saya biarkan, ini persoalan integritas dan akuntabilitas,” tegasnya, menekankan bahwa kegagalan melaporkan kondisi nyata merupakan bentuk kelalaian serius.

Ia membeberkan bahwa dalam sistem dashboard pemantauan irigasi nasional, seluruh wilayah dilaporkan dalam status aman dengan warna hijau tanpa indikasi merah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sekitar 1.000 hektare sawah masih kering, bahkan 400 hektare lainnya belum mendapatkan pasokan air. “Saya tanya Dirjen, ‘Gimana Pak?’, dia jawab ‘Kita sudah airi 73 ribu hektare.’ Tapi kenyataannya, masih ada yang kering,” ujar Menteri dengan nada tegas.

Menurutnya, solusi atas kekeringan tersebut tidak memerlukan rekayasa teknis kompleks. Di beberapa titik, air sungai masih tersedia dalam jarak dekat, sekitar 2 kilometer dari lahan pertanian. Di Desa Kedongdong, Cirebon, lahan seluas hampir 400 hektare dapat diselamatkan hanya dengan memasang pompa listrik dan memperpanjang pipa PVC ke saluran sekunder atau tersier. “Ini bukan masalah teknis, tapi masalah keberanian dan keterlibatan langsung pejabat di lapangan,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memilih untuk berada di balik meja. “Saya tidak percaya bahwa dari Sabang sampai Merauke terlalu luas untuk dicek, sehingga bisa menutupi kebenaran. Mereka keliru,” tegasnya. Dengan tindakan tegas ini, Menteri menegaskan komitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan irigasi nasional, serta menekankan pentingnya keterlibatan langsung pejabat dengan petani dalam menangani persoalan pertanian.