Najib Razak Resmi Jalani Tahanan Rumah Usai Putusan Pengadilan

Kendari, ıNarasikita - Pengadilan Tinggi Malaysia telah mengeluarkan keputusan resmi yang membatalkan pembebasan sementara mantan Perdana Menteri Najib Razak, serta menetapkan bahwa ia harus menjalani sisa hukumannya dalam bentuk tahanan rumah. Keputusan ini berlaku mulai Selasa malam, 10 November, setelah Najib tiba di kediamannya di Jalan Langgak Duta, Taman Duta, dengan pengawalan ketat. Kehadirannya di rumah didahului oleh konvoi kendaraan yang menyertai perjalanannya dari Penjara Kajang, menandai pergantian status hukumnya dari narapidana ke tahanan rumah.

Sebelumnya, Najib sempat keluar dari penjara pada 6 November setelah partai politiknya, UMNO, membayar denda sebesar RM50 juta. Namun, keputusan itu kembali dibatalkan setelah Jaksa Agung mengajukan permohonan klarifikasi hukum terhadap pelaksanaan pembebasan tersebut. Hakim Aslam Zainuddin kemudian mengabulkan permohonan itu, dengan menyatakan bahwa putusan pembebasan tanggal 6 November dinyatakan batal dan digantikan oleh perintah baru yang menempatkan Najib dalam tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.

Keputusan ini berdasarkan pengampunan bersyarat yang diberikan oleh Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar, pada bulan September. Pengampunan tersebut memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman enam tahun dalam kondisi terkendali di rumahnya, setelah Dewan Pengampunan Malaysia sebelumnya memotong hukumannya dari 12 tahun menjadi enam tahun dan denda dari RM210 juta menjadi RM50 juta. Najib sebelumnya divonis karena terlibat dalam kasus korupsi 1MDB dan penyalahgunaan dana SRC International, perusahaan anak perusahaan 1MDB yang menjadi pusat skandal keuangan negara bernilai miliaran dolar.

Pemindahan Najib ke tahanan rumah menimbulkan ketegangan antara istana kerajaan dan kejaksaan. Sultan Ibrahim menegaskan bahwa kewenangan memberikan pengampunan merupakan hak eksklusif Yang di-Pertuan Agong menurut Pasal 42 Konstitusi Federal Malaysia. Ia menekankan pentingnya menghormati prinsip monarki konstitusional dan supremasi hukum, serta menyatakan bahwa menolak perintah pengampunan sama dengan menentang otoritas raja. Sementara itu, Jaksa Agung membela langkah mereka sebagai upaya untuk menjamin kejelasan hukum, bukan menolak keputusan kerajaan.