OJK Serahkan Dua Tersangka Kasus Penyaluran Pembiayaan BPRS Khasanah Ummat

Kendari, ıNarasikita - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perbankan syariah yang melibatkan PT BPRS Khasanah Ummat di Banyumas, Jawa Tengah. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan secara resmi ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis, 12 November, dalam tahap II penanganan perkara. Kedua tersangka yang diserahkan adalah TR, selaku Direktur Utama BPRS, dan AHK, yang berperan sebagai konsultan bisnis terafiliasi dengan institusi tersebut.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan keduanya terkait penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan tujuan pemberian pembiayaan. Perbuatan tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu Mei 2018 hingga September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp1,72 miliar. Penyerahan tahap II dilakukan setelah JPU menilai berkas perkara telah memenuhi syarat administratif dan substantif, ditandai dengan pemberian surat pemberitahuan P-21 pada 11 November 2026.

Sebelumnya, OJK telah menyerahkan berkas perkara tahap I kepada penuntut umum. Proses penanganan kasus ini merupakan hasil dari rangkaian pengawasan berjenjang, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. TR diduga melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a dan Pasal 63 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sementara itu, AHK disangkakan melanggar Pasal 64 dan Pasal 63 ayat (2) dalam perubahan undang-undang yang sama.

OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, guna memastikan penanganan perkara di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, transparan, dan konsisten. Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, otoritas berharap dapat menjaga integritas industri, memperkuat perlindungan konsumen, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.