Ombudsman Siap Sampaikan Bukti Fasilitas Mewah Lapas Cibinong ke DPR

Kendari, ıNarasikita - Ombudsman RI menegaskan kesiapan untuk hadir di Dewan Perwakilan Rakyat guna menjelaskan temuan fasilitas mewah yang ditemukan dalam inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Anggota Ombudsman Fikri Yasin menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya siap hadir, tetapi juga telah mempersiapkan seluruh dokumen pendukung, termasuk rekaman visual dan dokumentasi lapangan, sebagai alat bukti utama.

Temuan tersebut dilakukan pada Rabu (23/9), dan menunjukkan adanya fasilitas yang jauh melampaui standar kebutuhan lapas, termasuk perabotan dan sarana yang tidak lazim untuk lembaga pemasyarakatan. Fikri menekankan bahwa keberadaan fasilitas tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, serta mencerminkan praktik maladministrasi dan diskriminatif.

Saat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan sidak pada Jumat (25/9), sejumlah fasilitas dalam bangunan tersebut terlihat kosong. Namun, Ombudsman menegaskan bahwa perubahan kondisi itu tidak mengurangi keabsahan bukti yang telah dikumpulkan. Menurut Fikri, pengondisian fasilitas sebelum kunjungan pihak berwenang merupakan praktik yang telah diprediksi, dan pihaknya sudah antisipasi dengan menyimpan bukti visual yang otentik.

Ia menyatakan bahwa dokumen yang dibawa bukan hanya sekadar rekaman, tetapi bukti konkret yang bisa dijadikan dasar pertanggungjawaban. "Kami tidak mempermasalahkan perubahan kondisi bangunan, karena bukti foto dan video yang kami miliki sudah cukup kuat untuk membuktikan temuan," tegas Fikri. Ia juga menegaskan bahwa Ombudsman siap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk upaya menghalangi atau menyanggah temuan dengan argumen kondisional.

Pihak Ombudsman menilai bahwa investigasi terhadap Lapas Cibinong harus dilakukan secara independen dan transparan, tanpa intervensi yang dapat merusak integritas proses. Mereka menekankan bahwa tujuan utama adalah memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, serta menjamin bahwa fasilitas yang ada sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.