Otonomi Tibet dan Realitas Kekuasaan Pusat

Kendari, ıNarasikita - Ketidaksesuaian fundamental antara harapan rakyat Tibet dan kebijakan pemerintah Tiongkok menjadi titik krusial dalam perdebatan otonomi. Meski sejumlah tokoh advokat menyuarakan permintaan otonomi sebagai solusi moderat, narasi tersebut justru mengabaikan kenyataan bahwa otoritas pusat di Beijing telah secara konsisten menolak bentuk pemerintahan mandiri yang melebihi batas administratif. Menurut Khedroob Thondup, mantan asisten pribadi Dalai Lama, tuntutan otonomi sejati tidak hanya ditolak, tetapi secara struktural tidak dapat diterima dalam kerangka politik Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok mengklaim telah memberikan otonomi melalui sistem otonomi etnis regional, yang dijelaskan dalam berbagai buku putih resmi sebagai mekanisme partisipasi lokal di bawah kendali nasional. Namun, kunci dari kebijakan ini terletak pada frasa “di bawah kepemimpinan pemerintah pusat”, yang menegaskan bahwa otonomi hanya berlaku selama tidak mengancam otoritas Partai Komunis. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa kendali atas agama, pendidikan, budaya, dan tata kelola lokal tetap berada di tangan pusat, menjadikan otonomi sebagai simbol, bukan substansi.

Thondup menekankan bahwa kekhawatiran keamanan nasional menjadi dasar utama penolakan otonomi sejati. Pemimpin Tiongkok memandang bahwa pemberian otoritas lokal yang nyata dapat memicu munculnya identitas politik yang berbeda dari identitas nasional China. Dalam pandangan mereka, kendali atas narasi sejarah, pendidikan, dan kebijakan budaya adalah kunci untuk mempertahankan persatuan negara. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan modernisasi yang dilakukan di Tibet, meski signifikan secara ekonomi, tidak menggantikan kebutuhan akan otonomi politik.

Pertentangan yang mendasar terletak pada definisi otonomi itu sendiri. Bagi para pendukung Tibet, otonomi berarti pemerintahan mandiri yang berdampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Sementara itu, bagi Beijing, otonomi hanya berarti administrasi lokal yang tunduk pada kontrol pusat tanpa otoritas substansial. Kedua pihak berbicara dalam bahasa politik yang tidak dapat dipertemukan, sehingga setiap negosiasi atau permohonan yang diajukan tidak pernah berakhir dengan hasil yang diharapkan.

Akhirnya, Thondup menyimpulkan bahwa perjuangan otonomi Tibet melalui jalur dialog dengan pemerintah Tiongkok secara struktural akan selalu menghadapi kegagalan. Bukan karena kurangnya komunikasi atau kebijakan yang keliru, melainkan karena sistem politik Tiongkok telah menetapkan batas yang tidak bisa dilampaui: otonomi sejati tidak dapat diterima jika berarti melemahkan otoritas pusat. Dengan demikian, upaya yang dilakukan selama puluhan tahun tidak lebih dari usaha yang telah ditentukan jawabannya sejak awal.