Pemerintah Jamin Ketersediaan Pakan Jagung untuk Peternak

Kendari, ıNarasikita - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata di tengah petani dan peternak, menjawab langsung tantangan yang mereka hadapi, terutama terkait ketersediaan pakan jagung. Arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah aktif mendengar dan menyelesaikan permasalahan lapangan menjadi dasar kebijakan strategis yang kini dilaksanakan secara konkret. Dalam kunjungan kerja ke Blitar, Amran memastikan bahwa setiap keluhan yang disampaikan peternak akan ditindaklanjuti dengan solusi nyata, bukan sekadar pernyataan kebijakan.

Pembangunan ekosistem jagung dari hulu hingga hilir menjadi fokus utama, dengan mengintegrasikan petani jagung dan peternak melalui koperasi. Melalui mekanisme ini, petani mendapatkan bantuan benih gratis dan alat mesin pertanian (alsintan) sesuai kapasitas anggaran negara. Hasil panen jagung kemudian dibeli oleh koperasi peternak sebagai pakan. Sisa produksi yang berlebih akan diserap oleh Bulog untuk disimpan sebagai cadangan strategis, mencegah kekeringan pasokan saat musim sulit.

Untuk menangani tekanan harga di pasar, pemerintah mempercepat penyaluran jagung SPHP melalui Bulog dengan harga terjangkau. Di tengah naiknya harga jagung di pasar bebas hingga mencapai Rp7.800 per kilogram, peternak dapat membeli jagung SPHP dengan harga sekitar Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogram. Hal ini memberikan kepastian biaya produksi dan menjaga kelangsungan usaha peternakan mikro.

Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Asuti, menyampaikan bahwa penyaluran jagung SPHP secara rutin menjadi penopang utama operasional peternak. Ia berharap mekanisme ini dapat berkelanjutan dan tidak terganggu, agar peternak tidak terjebak dalam fluktuasi harga yang tinggi. Sementara itu, Ketua Koperasi Anjuk Ladang Makmur Nganjuk, Zainuddin, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga telur dengan biaya produksi yang meningkat, agar usaha peternakan tetap layak secara ekonomi.

Seluruh langkah yang diambil, mulai dari peningkatan pasokan jagung, penyerapan hasil pertanian, hingga penyelesaian persoalan langsung di lapangan, merupakan bentuk implementasi perintah Presiden Prabowo. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan harus dirasakan hingga tingkat petani dan peternak, bukan hanya berhenti sebagai dokumen kebijakan. Tujuan utamanya adalah memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani serta peternak, sebagai fondasi utama ketahanan pangan nasional.