Penanganan Kedaruratan Cesium-137 Dinyatakan Selesai

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan penyelesaian fase penanganan krisis kontaminasi Cesium-137 yang melanda sejumlah wilayah di Banten dan Lampung Selatan. Upaya koordinasi intensif antar kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, serta pihak swasta telah menunjukkan hasil nyata dalam pemulihan lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pemulihan akses ekspor komoditas unggulan. Proses ini dikoordinasikan melalui Satuan Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Hasil inspeksi terakhir oleh BRIN dan BAPETEN pada 24 September 2026 menunjukkan bahwa tingkat radiasi di Kawasan Industri Modern Cikande (KIMC) dan radius 5 kilometer sekitarnya telah turun di bawah ambang batas yang ditetapkan. Seluruh area terdampak dinyatakan terkendali dan aman, sehingga aktivitas industri dapat kembali berjalan normal. Pemantauan berkelanjutan dilakukan melalui pemasangan Radiation Portal Monitor (RPM) di gerbang kawasan, pengawasan emisi berkelanjutan (CEMS), serta pengamanan material terkontaminasi di fasilitas penyimpanan PT Peter Metal Technology. Pengujian produk pangan dari area tersebut juga menunjukkan hasil negatif terhadap Cs-137.

Dalam aspek kesehatan, Kementerian Kesehatan telah melakukan pemeriksaan terhadap 9.950 warga yang berpotensi terpapar. Dari jumlah tersebut, 11 orang teridentifikasi memiliki kontaminasi internal Cs-137, yang semuanya telah mendapatkan pengobatan dengan Prussian Blue dan pemantauan medis berkelanjutan. Hingga saat ini tidak ditemukan kasus baru. Di Lampung Selatan, sumber paparan di Kecamatan Penengahan telah dikendalikan melalui penambalan struktural (penyemenan), dengan hasil pemeriksaan pada tanaman dan hasil pertanian seperti cengkeh, kopi, cabai, dan pinang menunjukkan tidak adanya jejak kontaminasi.

Secara hukum, upaya penegakan telah dilakukan melalui gugatan perdata oleh KLH/BPLH terhadap PT Peter Metal Technology dan PT The New Asia Industrial Estate atas dugaan pencemaran lingkungan dan kerusakan akibat pengelolaan limbah. Gugatan berdasarkan prinsip *polluter pays* dan *strict liability* kini sedang dalam tahap mediasi hingga 29 Oktober 2026. Di sisi lain, satu mantan direksi PT PMT yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri kini menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Serang.

Di sektor ekspor, jaminan keamanan pangan telah dibuktikan melalui mekanisme sertifikasi khusus. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) KKP dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi dipertahankan sebagai lembaga sertifikasi oleh USFDA setelah melalui penilaian langsung di lapangan pada Mei 2026. Dalam periode Oktober 2025 hingga September 2026, sebanyak 6.291 kontainer udang dan 835 shipment rempah telah menerima sertifikat bebas Cs-137, bernilai total Rp 16 triliun dan Rp 48 triliun, dengan semua kiriman berhasil masuk pasar Amerika Serikat tanpa penolakan. Kebijakan baru dalam pengawasan impor skrap baja dan penerapan CEMS serta RPM di industri peleburan baja juga telah disiapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.