Pengacara Muda Asal Muna Barat Pilih Berpolitik di Partai Rakyat Indonesia
La Ade Muhammad Ali Hamdani SH, pengacara muda asal Muna Barat, memilih Partai Rakyat Indonesia sebagai wadah politiknya untuk membela kepentingan rakyat.
📷 Dok. iNarasikita/Muh. Atman Mappa, S.Sos.Kendari, ıNarasikita - La Ade Muhammad Ali Hamdani SH, pengacara muda asal Muna Barat, memilih Partai Rakyat Indonesia sebagai wadah politiknya. Ia mengungkapkan keputusan tersebut sebagai upaya untuk melebarkan sayap pembelaan terhadap rakyat melalui jalur politik. Pengacara yang dikenal sering berada di ruang sidang mendampingi klien menghadapi berbagai kasus, ia mengaku, alasan utamanya bergabung dengan partai yang didirikan oleh Nazarudin adalah untuk melakukan perubahan di bidang politik dan hukum di daerahnya. Sosok pria yang Lahir di La Sehao pada 22 Juli 1992, ia menilai kehadiran Partai Rakyat Indonesia di Sulawesi Tenggara membuka jalan bagi dirinya dan rekan-rekannya untuk membuktikan bahwa partai ini bisa menjadi pilihan politik di Muna Barat sebagai partai yang akan ikut serta membangun kabupaten muna barat, "Kami akan terus melakukan konsolidasi dan perekrutan anggota, dengan target Partai Rakyat Indonesia minimal tembus hingga 2 kursi, maksimal 6 kursi," ujarnya. Ia berharap warga Muna Barat dapat bersama-sama membangun wajah politik baru melalui partainya. Liputan : ari
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Sidang PHPU Pilpres 2024 Lanjut, Pembuktian Ijazah Gibran Digelar 30 September 2026
Mahkamah Konstitusi akan memproses agenda pembuktian dalam sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada 30 September 2026, dengan fokus pada keterangan ahli dan alat bukti tambahan pemohon.
28 September 2026

Ombudsman Absen Rapat DPR Soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
Rapat Komisi XIII DPR tentang temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong berlangsung tanpa kehadiran Ombudsman meski sebelumnya dijanjikan, dengan pihak DPR memutuskan melanjutkan pembahasan bersama Dirjen PAS.
28 September 2026

13 Bangunan Rumah Dinas Lapas Cibinong Tak Terdaftar di Sistem Negara
Dirjen PAS mengakui 13 dari 16 bangunan rumah dinas di Lapas Cibinong belum tercatat dalam sistem aset negara, sementara barang mewah ditemukan berasal dari pejabat terkait.
28 September 2026

Komisi II DPR Panggil Ombudsman Bahas Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong
Komisi II DPR akan memanggil Ombudsman RI pada Selasa besok untuk membahas temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor.
28 September 2026
Berita Lainnya

MNC University Edukasi Generasi Muda soal Pajak Digital
Senin, 28 September 2026, 15.48 WITA

APBN sebagai Pelindung Ekonomi dari Guncangan Global
Senin, 28 September 2026, 15.47 WITA

Minum Minuman Manis Harian Tingkatkan Risiko Kanker Lambung
Senin, 28 September 2026, 15.46 WITA

Kalapas Cibinong Akui Perintahkan Pemindahan Barang Temuan Ombudsman
Senin, 28 September 2026, 15.46 WITA

Makassar Tumbuh 7,04%, Fraksi PKS Apresiasi Kinerja Pemkot
Senin, 28 September 2026, 15.44 WITA

Dirjen PAS Bantah Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Sebut Milik Pejabat
Senin, 28 September 2026, 15.43 WITA

Ombudsman Tak Hadir Rapat Soal Lapas Mewah karena Tak Dapat Undangan Resmi
Senin, 28 September 2026, 15.42 WITA

Anggota BPK Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Senin, 28 September 2026, 15.41 WITA

