Penyadapan Terhadap Prabowo: Empat Tersangka Ditahan, Sosok TK Diperiksa

Kendari, ıNarasikita - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap secara rinci kronologi dan temuan terkini dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR. Penyidikan yang dilakukan Polri menetapkan empat tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Irjen Pol Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Dari keempatnya, hanya Uliandi yang menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan, sementara tiga lainnya ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok.

Dalam paparannya, Suyudi menjelaskan bahwa perintah penyadapan berasal langsung dari Listyo Sigit Prabowo, yang diduga menjadi pemberi perintah dan penerima akhir hasil penyadapan. Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan resmi dari penyidik. Perintah tersebut kemudian diteruskan oleh Irjen Slamet Uliandi kepada Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, yang kemudian melibatkan operator untuk melakukan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah.

Sosok inisial TK, yang diketahui berpangkat Brigadir Jenderal Polisi dan saat ini masih aktif di Korps Bhayangkara, turut diperiksa oleh Divisi Propam Polri. Ia diduga diminta oleh Ahrie Sonta untuk melakukan surveilans terhadap target penyadapan. Suyudi menegaskan bahwa TK saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan internal karena dugaan pelanggaran kode etik profesi. Selain itu, kasus ini terungkap setelah muncul perintah penghapusan grup WhatsApp dan penghapusan data rekaman hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PenLink’s X.

Penyadapan yang berlangsung dari 2025 hingga 2026 tidak hanya menargetkan Presiden Prabowo, tetapi juga meluas ke berbagai kalangan, termasuk anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa. Suyudi menekankan bahwa daftar korban ini menjadi bagian penting dari penyelidikan terkait dugaan tindak pidana makar dan pelanggaran kewenangan dalam penggunaan sistem intelijen. Polri telah membuat laporan polisi baru untuk menindaklanjuti temuan tersebut.