Penyitaan 44 Aset Senilai Rp286 Miliar dalam Kasus Korupsi LPEI

Kendari, ıNarasikita - Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri telah menyelesaikan proses penyitaan terhadap 44 objek tanah dan bangunan yang diduga berasal dari hasil korupsi dalam kasus pembiayaan fiktif yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Penyitaan dilakukan secara bertahap sejak pekan lalu hingga Kamis (12/11) dan telah resmi dilaporkan ke publik pada hari berikutnya. Nilai total aset yang disita ditaksir mencapai Rp286,27 miliar, mencerminkan komitmen penyidik dalam mengamankan aset negara selama proses hukum berlangsung.

Aset-aset tersebut tersebar di berbagai wilayah, termasuk tiga lokasi di Palembang bernilai total Rp3,93 miliar, enam unit di Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, dan 29 aset di Ogan Ilir dengan nilai Rp13,25 miliar. Selain itu, terdapat enam objek lain yang berlokasi di Jakarta Selatan, Bener Meriah, Tangerang, dan Depok. Penyitaan dilakukan sebagai langkah strategis untuk mencegah pengalihan atau penghancuran nilai aset yang nantinya akan menjadi bagian dari pemulihan kerugian negara.

Kasus ini bermula dari praktik pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh LPEI terhadap dua perusahaan, PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance, pada periode 2012 hingga 2016. Dalam proses penyidikan, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, termasuk lima mantan pejabat internal LPEI yang menjabat pada periode 2011 hingga 2018, seperti Relationship Manager, Kepala Departemen, hingga Direktur Pelaksana. Satu tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Maxima Inti Finance yang menjabat hingga 2022.

Berdasarkan hasil audit dan perhitungan kerugian negara yang diserahkan pada 10 November 2025, total kerugian yang ditimbulkan mencapai 43.617.739 dolar AS atau setara dengan Rp727.949.531.492. Angka ini menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam menuntut pemulihan aset dan menuntut para tersangka di pengadilan. Penyitaan aset sejalan dengan komitmen Kortas Tipidkor untuk menegakkan keadilan dan memastikan keuangan negara kembali terlindungi.