Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Polisi Imbau Hindari Pusat Jakarta Akibat Aksi Unjuk Rasa

Polda Metro Jaya imbau warga menghindari kawasan Monas, Bundaran HI, dan sekitarnya hari ini karena digelarnya aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Rabu, 28 Oktober 2026, 09.01 WITA·👁 1 orang membaca· 0 hari ini · 23x dibuka
Polisi Imbau Hindari Pusat Jakarta Akibat Aksi Unjuk Rasa📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Kepolisian Daerah Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke kawasan Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (28/10), menyusul rencana penyelenggaraan aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi yang diinisiasi oleh aliansi mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dan diprediksi menarik massa di sejumlah titik strategis.

Titik-titik krusial yang berpotensi mengalami penumpukan pengguna jalan antara lain sekitar Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Bundaran Hotel Indonesia, Monumen Nasional (Monas), serta Tugu Tani. Untuk mengantisipasi kemacetan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas, petugas kepolisian telah menyiagakan personel di lapangan dan menyiapkan rekayasa lalu lintas berbasis situasional sesuai dinamika di lapangan.

Masyarakat dianjurkan untuk memilih rute alternatif, menyesuaikan waktu perjalanan, serta patuh terhadap arahan petugas yang berjaga di lokasi. Pihak kepolisian juga mengimbau pengendara untuk secara rutin memantau informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas melalui akun resmi @tmcpoldametrojaya di media sosial.

Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu penting, termasuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang belum merata, serta tuntutan penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab. Selain itu, massa juga menekankan pentingnya penuntasan pelanggaran HAM, perlindungan kebebasan berpendapat, pemenuhan hak pendidikan, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya