Polri Periksa Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Presiden

Kendari, ıNarasikita - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi yang memiliki inisial TK. Proses ini dilakukan secara internal sebagai bagian dari upaya mengungkap secara menyeluruh dugaan pelanggaran etik dan pidana terkait penyadapan yang diduga dilakukan tanpa izin penyidik selama periode 2025 hingga 2026. Sosok TK diketahui masih aktif dalam struktur Korps Bhayangkara dan saat ini menjalani pemeriksaan terkait perannya dalam operasi surveilans yang diduga dilakukan atas perintah hierarkis.

Keterangan dari TK menjadi salah satu elemen penting dalam penyidikan yang saat ini berjalan bersamaan dengan proses hukum terhadap empat tersangka sebelumnya. Keempat oknum tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Irjen Pol Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri menyatakan bahwa Ahrie Sonta diduga menerima perintah dari mantan Kapolri dan meneruskan instruksi untuk melakukan penyadapan serta mengarahkan Brigjen TK melakukan surveilans.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap TK tidak hanya berbasis pada dugaan pelanggaran profesional, tetapi juga sebagai bagian dari penyelidikan pidana. Pihaknya menekankan bahwa proses hukum berjalan secara simultan, dengan fokus pada peran masing-masing pihak, termasuk tujuan dan hasil dari kegiatan penyadapan yang dilakukan. Polri juga telah membuat laporan polisi baru untuk menelusuri dugaan tindak pidana makar yang diduga terkait dengan praktik tersebut.

Komisi III DPR, dalam kesimpulan rapat kerja, menekankan perlunya transparansi dan kejelasan mengenai dalang di balik kasus penyadapan, termasuk tujuan penggunaan data hasil penyadapan. Anggota komisi juga meminta Polri untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya mengusut pelaku, tetapi juga memperjelas skenario dan dampak dari tindakan ilegal yang diduga melibatkan institusi negara.