Polri Tekankan Pendekatan Humanis dalam Amankan Aksi 28 Oktober

Kendari, ıNarasikita - Polri menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum, khususnya pada peringatan 28 Oktober, akan menerapkan pendekatan yang berbasis kemanusiaan, pencegahan dini, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diambil untuk menjamin kebebasan berpendapat sekaligus menjaga ketertiban umum tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Semua kegiatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol. Johnny Edison Isir, menegaskan bahwa pelayanan kepolisian dalam konteks aksi publik tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan, komunikasi, dan edukasi. Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang harus dihargai, namun tetap harus dilandasi rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Kehadiran personel kepolisian di lapangan dirancang untuk memberikan pelayanan, bukan menekan, serta menjaga keseimbangan antara hak masyarakat dan kebutuhan stabilitas sosial.

Pendekatan yang diterapkan meliputi tiga tahapan utama: preemtif, preventif, dan penegakan hukum jika diperlukan. Di tahap preemtif, Polri melakukan pemantauan dini terhadap potensi gangguan, baik secara fisik maupun digital, serta menjalin komunikasi aktif dengan berbagai pihak terkait. Edukasi publik terus digalakkan untuk memastikan masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak terpengaruh informasi hoaks yang dapat memicu ketegangan sosial. Di tahap preventif, fokus diberikan pada pelayanan lapangan seperti pengaturan lalu lintas, patroli, dan koordinasi dengan panitia pelaksana.

Penanganan jika terjadi pelanggaran hukum dilakukan secara terukur, proporsional, dan berdasarkan pertimbangan hukum serta kebutuhan situasional. Setiap tindakan kepolisian dipastikan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap mengedepankan keselamatan warga dan menghormati hak asasi manusia. Isir menekankan bahwa pihaknya tidak akan melakukan tindakan represif tanpa dasar hukum yang jelas, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat—termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan komunitas—untuk turut serta menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, menjaga keamanan bukan hanya tanggung jawab institusi, tetapi juga hasil dari kerja sama kolektif. Dengan komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan menyebarkan informasi yang akurat, masyarakat dapat menjadikan perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.