Polri Ungkap Peran Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kendari, ıNarasikita - Kepolisian Republik Indonesia telah mengungkap identitas perwira tinggi yang disebut dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni seorang perwira berpangkat brigadir jenderal dengan inisial TK. Pernyataan ini disampaikan secara resmi oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan pers di Jakarta, menjelang proses penyidikan yang terus berlanjut. TK kini menjalani pemeriksaan intensif oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri guna menelusuri perannya dalam dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa TK diduga menerima perintah untuk melakukan pengawasan atau surveillance terhadap sejumlah pihak, setelah sebelumnya tersangka AS—yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Bagian Monitoring—meneruskan instruksi dari Jenderal LSP. Perintah tersebut dilakukan tanpa prosedur penyidikan resmi dan dilaporkan langsung kepada pejabat tinggi tersebut. Kapolri menegaskan bahwa penyadapan tidak dilakukan atas dasar permohonan resmi dari penyidik, melainkan berdasarkan instruksi langsung dari tingkat tertinggi.

Empat tersangka telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri, termasuk Jenderal LSP, AS, EH, dan SU, yang diduga terlibat dalam aksi penyadapan ilegal hingga terhadap Presiden Prabowo Subianto dan aktivis mahasiswa. Proses penyidikan kini berfokus pada mengungkap alur perintah, mekanisme pelaksanaan, serta keterlibatan setiap pihak secara sistematis. Semua keterangan yang diperoleh akan menjadi dasar untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan bukti hukum dalam kasus ini.

Proses pemeriksaan internal dan pidana terus berjalan secara intensif, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi. Polri menegaskan komitmen untuk menuntaskan kasus ini secara menyeluruh, memastikan semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum, tanpa ada yang terlepas dari pertanggungjawaban. Tujuan utamanya adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menegaskan bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan, terlepas dari jabatan atau pangkat pelaku.