Prabowo Soroti 8 Perda Jadi Celah Penyebab Karhutla
Presiden Prabowo menyoroti delapan peraturan daerah yang memungkinkan pembakaran lahan, menilai aturan tersebut absurd dan harus segera direvisi.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 25 September 2026, 21.03 WITA·👁 4 orang membaca· 0 hari ini · 35x dibuka
📷 CNBC IndonesiaKendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan yang terjadi secara berulang selama bertahun-tahun tidak hanya didorong oleh pelaku individu, tetapi juga dipicu oleh celah hukum di tingkat daerah. Pernyataan ini disampaikannya dalam pertemuan dengan para akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Kamis (24/9/2026), di mana ia menyoroti adanya delapan peraturan daerah yang memperbolehkan pembakaran hingga seluas dua hektare.
Menurut Prabowo, aturan semacam itu tidak masuk akal dan justru memperkeruh situasi. Ia menekankan bahwa tidak mungkin seorang individu bisa membakar dua hektare tanah secara terkendali, apalagi menghentikan api yang sudah meluas. “Kalau satu hektare sudah setara lapangan bola, bagaimana satu orang bisa memadamkannya? Ini menipu,” tegasnya, menilai perda tersebut sebagai kebijakan yang tidak logis.
Untuk menangani persoalan ini, Prabowo mengumumkan rencana penurunan 1.000 perwira TNI dan Polri ke tingkat kabupaten guna melakukan edukasi langsung ke masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap membantu masyarakat yang ingin membuka lahan secara legal dengan menyediakan fasilitas seperti pompa air dan fasilitas penunjang lainnya. “Lapor saja, kita siapkan lahan dan alatnya. Kita tidak ingin rakyat dirugikan,” tegasnya.
Di tingkat korporasi, Prabowo menyebut sudah ada aturan ketat yang mengharuskan perusahaan memiliki menara pemantau, embung, dan tim pemadam kebakaran untuk setiap lima hektare lahan. Meski demikian, ia mengakui bahwa tidak semua perusahaan patuh terhadap ketentuan tersebut. “Ada yang patuh, ada yang tidak. Ini harus kita tindak tegas,” katanya, menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten.
Operasi udara melalui water bombing tetap menjadi bagian dari strategi penanggulangan karhutla, yang akan kembali dilakukan di wilayah Sumatra dan Kalimantan pada 18 September 2026. Namun, menurut Prabowo, solusi jangka panjang harus dimulai dari perbaikan regulasi dan pencegahan sebelum api berkobar.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

KUR Naik Jadi Rp325 T, Bunga 0% untuk Korban Gempa NTT
Pemerintah tingkatkan target KUR 2026 menjadi Rp325 triliun dan beri bunga 0% bagi debitur terdampak gempa di NTT mulai 2027.
15 November 2026

Pemerintah Kaji Skema Insentif untuk Bangkitkan Industri Tekstil
Pemerintah bersama Danantara sedang menyusun skema insentif melalui pembiayaan khusus dan perluasan KIPK untuk menopang daya saing industri tekstil nasional.
15 November 2026

Airlangga Soroti Ketidakhadiran Foto Wapres di Ruang Rapat Kemenko
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut tidak ada foto Wakil Presiden di ruangan utama kementerian, menanggapi kehadiran puluhan duta besar dalam acara ekonomi diplomatik.
15 November 2026

Pemerintah Wajibkan Dana Pesangon Disimpan di Lembaga Negara
Pemerintah mewajibkan perusahaan menyetor dana pesangon ke lembaga pemerintah mulai 2027, demi menjamin hak pekerja saat PHK.
15 November 2026
Berita Lainnya

Dua WNA China Dideportasi karena Jualan Ilegal di Bekasi
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

383 Emiten Terkonsentrasi Kepemilikan, Termasuk Grup Haji Isam dan Salim
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

Rupiah Sentuh Level Terendah Baru di Rp18.231/US$
Minggu, 15 November 2026, 12.13 WITA

IHSG Naik 1,6% Meski Isu Politik Mengemuka
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Rupiah Melemah Akibat Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga AS
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Dolar Tembus Rp18.460 di Sejumlah Bank
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

OJK dan BEI Perkuat Kolaborasi untuk Stabilitas Pasar Modal
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

Rupiah Melemah Sejalan dengan Mata Uang Asia
Minggu, 15 November 2026, 12.12 WITA

