PTUN Berpotensi Hentikan Gugatan Ijazah Gibran Setelah Putusan MA

Kendari, ıNarasikita - Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah diunggah secara resmi dinilai dapat menjadi dasar penghentian proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut mantan Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, objek sengketa—yaitu surat keterangan tersebut—tidak lagi berlaku jika Kemendikdasmen telah mengeksekusi putusan MA. Dalam kondisi itu, gugatan yang sedang berlangsung di PTUN dianggap tidak lagi memiliki dasar hukum untuk berlanjut.

Yusril menegaskan bahwa karena putusan MA bersifat final dan tidak dapat digugat lebih lanjut, maka proses di PTUN berpotensi dihentikan. Ia memperkirakan pengadilan tersebut akan menghapus perkara dari register karena tidak ada lagi objek yang dapat dipersengketakan. Ia juga menyoroti bahwa Gibran sebagai pihak yang tidak menjadi tergugat dalam kasus Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga tidak mungkin menunda keputusan lewat jalur hukum itu.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagai satu-satunya pihak tergugat yang berhak mengajukan PK, dinilai tidak akan melakukannya. Yusril menyatakan bahwa kemungkinan besar pihak Kementerian akan segera mengeksekusi putusan MA setelah menerima salinan resmi, sehingga putusan tersebut akan menjadi final dan mengikat secara hukum. Dalam konteks ini, proses hukum di PTUN dianggap tidak perlu dilanjutkan karena sudah tidak ada urgensi hukum yang mendasari.

Dalam konteks politik, Gibran telah menyatakan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa dirinya ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN. Prabowo, menurut keterangan Mensesneg, menyarankan Gibran untuk tetap melanjutkan perjuangan hukum tersebut. Namun, saran itu tidak mengubah realitas hukum bahwa putusan MA sudah final dan tidak dapat dibatalkan, sehingga langkah di PTUN menjadi formalitas tanpa dampak hukum yang signifikan.