PTUN Tolak Lanjutkan Gugatan Suket Gibran
Pengadilan Tata Usaha Negara menolak kelanjutan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, menimbulkan kekecewaan dari tim hukumnya.
Redaksi iNarasikita·Kamis, 12 November 2026, 21.11 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 23x dibuka
📷 SindonewsKendari, ıNarasikita - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara gugatan yang diajukan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini disampaikan dalam sidang terakhir yang digelar pada Kamis, 12 November 2026, dan menimbulkan reaksi mengejutkan dari tim kuasa hukum kliennya. Muhammad Rullyandi, selaku penasihat hukum Gibran, menyatakan kekecewaan mendalam atas hasil putusan tersebut.
Sebelumnya, pada sidang sebelumnya pada 5 November, majelis hakim telah menyatakan bahwa perkara ini layak dilanjutkan, bahkan telah menetapkan langkah lanjutan dalam bentuk penetapan resmi. Namun, dalam sidang terakhir, keputusan tersebut justru dibalik, dengan alasan tidak memenuhi syarat prosedural yang ditentukan. Rullyandi menilai adanya ketidaksesuaian antara sikap majelis pada sidang sebelumnya dengan putusan akhir yang dikeluarkan.
Ia menekankan bahwa tujuan utama dari gugatan ini adalah untuk menguji kebenaran materiil terkait proses penyetaraan ijazah SMA Gibran, bukan sekadar prosedural. Menurutnya, proses hukum seharusnya menjadi ruang untuk menegakkan keadilan, bukan menjadi alat bagi dominasi kekuasaan. “Kami ingin melanjutkan untuk membuktikan kebenaran yang sebenarnya melalui jalur hukum yang berjalan secara adil,” ujarnya.
Namun, menurut Rullyandi, hasil akhir sidang menunjukkan bahwa jalur hukum telah kalah terhadap kekuasaan. Ia menyayangkan ketidakkonsistenan dalam penilaian hukum yang berdampak pada hilangnya peluang bagi kliennya untuk menyelesaikan persoalan pendidikan secara sah dan transparan. Keputusan PTUN ini diperkirakan akan berdampak pada proses administrasi terkait kualifikasi Gibran dalam konteks politik dan pemerintahan.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Prancis Gelar Aksi Massal Tolak RUU Polisi yang Dikritik Sebagai "Izin Membunuh
Ratusan ribu warga Prancis turun ke jalan pada Sabtu (14/11) menolak RUU yang memberi perlindungan hukum ekstrem bagi polisi saat menggunakan senjata, sambil menyoroti krisis biaya hidup dan perlindungan anak.
14 November 2026

Kapolri Diminta Usut Makar dalam Kasus Penyadapan
Pakar hukum mendukung langkah Kapolri menindaklanjuti dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal, dengan menekankan pentingnya keadilan dan prinsip hukum yang konsisten.
14 November 2026

Dua Pendaki Ilegal Semeru Dinyatakan Hilang Permanen
Operasi SAR untuk dua pendaki ilegal di Gunung Semeru dihentikan setelah tujuh hari penyisiran tanpa hasil, dengan tim menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.
14 November 2026

Lima Tersangka Korupsi Proyek Bandara Ketapang Dilimpahkan ke Kejati
Polda Kalbar menyerahkan lima tersangka kasus korupsi proyek runway Bandara Rahadi Oesman beserta berkas dan aset senilai Rp338 juta ke Kejati untuk proses penuntutan.
14 November 2026
Berita Lainnya

USN Kolaka Gelar SII Maroon Red Cross Youth Competition 2026
Sabtu, 14 November 2026, 16.07 WITA

Senator Desak Presiden Pertimbangkan Suara Daerah dalam Pilih Wakil Presiden
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

KNEKS Perluas SPES ke 250 Sekolah di Sulsel
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

14 Saham Indonesia Dikeluarkan dari Indeks Global FTSE Russell
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Perawatan Aki Motor agar Awet dan Tak Mudah Kehabisan Tenaga
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Rem Motor Berbunyi? Ini Penyebab dan Solusinya
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

NCT 127 dan NCT Dream Tampil di Coachella 2027
Sabtu, 14 November 2026, 15.43 WITA
Royalti Musik: Sumber Pendapatan Kunci bagi Musisi
Sabtu, 14 November 2026, 15.42 WITA

