Sabtu, 14 November 2026
iNarasikita — Setiap orang adalah jurnalis dan setiap peristiwa adalah berita

Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra Tuntaskan Target Hingga 2028

Pemulihan infrastruktur dan UMKM pasca-bencana Sumatra terus berjalan sesuai rencana hingga 2028, dengan fokus pada pemulihan cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Rabu, 28 Oktober 2026, 23.02 WITA·👁 5 orang membaca· 0 hari ini · 32x dibuka
Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra Tuntaskan Target Hingga 2028📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di wilayah Sumatra terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan target penyelesaian hingga tahun 2028. Menteri Dalam Negeri, yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal. Kegiatan ini mencakup pemulihan infrastruktur kritis dan dukungan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tiga provinsi terdampak.

Pemantauan terhadap progres rehab-rekon dilakukan secara rutin melalui forum koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian terkait. Dalam rapat terkini, Menteri UMKM menyoroti pentingnya dukungan langsung kepada pelaku usaha melalui bantuan presiden, pengadaan peralatan produksi, serta pemberdayaan melalui program Klinik UMKM Bangkit. Hingga kini, sebanyak 200.000 pelaku usaha mikro telah menerima bantuan, dengan penyaluran yang dilakukan secara bertahap sesuai kondisi lapangan.

Di sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana utama dalam penanganan jembatan, ruas jalan nasional, sistem irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah sedimentasi pada sungai yang berpotensi memicu banjir bila tidak segera ditangani. Kepala satuan tugas menekankan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti meski terjadi bencana susulan, karena keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

Pemerintah menekankan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga pada akurasi dan keberlanjutan. Progres penanganan infrastruktur, termasuk fasilitas peribadatan, terus dipantau secara berkala agar tidak ada keterlambatan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan lembaga teknis, diminta terus berkoordinasi untuk memastikan program berjalan sinergis dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya