Saham BUMN Masuk Daftar HSC, BEI Serahkan Langkah Pengurangan ke Emiten

Kendari, ıNarasikita - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengonfirmasi bahwa proses penyesuaian kepemilikan saham bagi emiten BUMN yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut mengatur mekanisme distribusi saham, melainkan menekankan pentingnya distribusi yang lebih merata kepada pasar modal. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas dan transparansi pasar, bukan untuk mengintervensi harga.

Di tengah hal tersebut, otoritas pengelola BUMN, melalui perwakilan Danantara, menyatakan komitmen penuh terhadap ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. Dony Oskaria, selaku Chief of Operating Officer Danantara dan anggota Badan Pengatur BUMN, menegaskan bahwa tidak ada pengecualian bagi emiten pelat merah, termasuk yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi. Ia menyatakan bahwa semua pihak akan mengevaluasi kembali posisi kepemilikan saham BUMN yang masuk daftar HSC, termasuk meninjau kembali struktur kepemilikan dan kewajiban pengurangan saham.

Dalam rilisan terbaru, BEI mengumumkan 300 emiten yang masuk kategori HSC, dengan 11 di antaranya merupakan perusahaan BUMN. Rincian kepemilikan terkonsentrasi tercatat pada sejumlah emiten utama, seperti PT Wijaya Karya (WIKA) dengan porsi 93,416%, PT Solusi Bangun Indonesia (SMCB) mencapai 99,291%, dan PT Indofarma (INAF) yang mencapai 97,072%. Sementara itu, PT Garuda Indonesia (GIAA) memiliki tingkat konsentrasi terbesar mencapai 96,049%.

BEI menegaskan bahwa kebijakan HSC tidak dimaksudkan untuk menekan harga saham, melainkan sebagai upaya menciptakan pasar yang lebih sehat dan inklusif. Dalam praktiknya, pengurangan kepemilikan saham akan dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing emiten, dengan pengawasan dan transparansi dari regulator. Pemerintah, melalui otoritas pengelola BUMN, juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan adalah prinsip utama, tanpa terkecuali bagi perusahaan milik negara.