Saksi Ahli: Kerugian Negara Tak Terbukti dalam Kasus Kuota Haji Tambahan

Kendari, ıNarasikita - Dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, saksi ahli keuangan negara Agung Firman Saputra menyatakan bahwa tidak terdapat bukti kerugian negara yang dapat dibuktikan secara objektif. Ia menekankan bahwa penilaian kerugian harus berdasarkan aset yang mengalami penurunan nilai, dengan perhitungan yang jelas dan terukur, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Agung menjelaskan bahwa pembagian kuota haji tambahan tidak melibatkan pencairan dana, pemindahan aset, atau pengeluaran negara yang tidak sah. Ia menyoroti bahwa untuk menyatakan adanya kerugian, harus ada dampak langsung terhadap kekayaan negara, seperti pengurangan uang tunai, surat berharga, atau barang milik negara. Dalam kasus ini, tidak ditemukan indikasi seperti itu.

Menurutnya, keputusan alokasi kuota haji tambahan hanya bersifat administratif dan tidak menimbulkan konsekuensi finansial langsung terhadap keuangan negara. Ia menekankan bahwa kewajiban membuktikan kerugian harus memenuhi standar objektivitas dan akuntabilitas, bukan sekadar asumsi atau dugaan. Tanpa adanya nilai kekurangan yang dapat diukur secara pasti, maka kategori kerugian negara tidak dapat diterapkan.

Dalam kesaksiannya, Agung menegaskan bahwa setiap tindakan yang diperiksa harus dikaitkan secara langsung dengan perubahan nilai aset negara. Ia menilai bahwa proses pengalokasian kuota haji tambahan tidak melibatkan pengeluaran atau penghambatan pendapatan negara, sehingga tidak memenuhi kriteria hukum yang menentukan adanya kerugian. Hal ini menjadi dasar penting dalam penilaian perkara tersebut.