Trump: AS Tak Perlu Perundingan dengan Iran, Fokus ke Korupsi Domestik

Kendari, ıNarasikita - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan secara tegas bahwa negaranya tidak lagi memerlukan perundingan dengan Iran, menekankan bahwa AS kini mengendalikan aset-aset strategis milik Iran serta menguasai Selat Hormuz. Pernyataan ini disampaikan melalui platform media sosial Truth Social pada Kamis (12/11), sehari setelah laporan yang menyebut Wakil Presiden JD Vance sedang meninjau kemungkinan pertemuan damai dengan pejabat keamanan Iran. Trump menilai bahwa masa ketergantungan pada negosiasi dengan Teheran telah berakhir, mengingat kontrol atas sumber daya dan jalur laut vital sudah berada di tangan AS.

Ia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri saat ini lebih efektif dibandingkan pendekatan diplomasi sebelumnya, terutama dalam mencegah Iran mengakses senjata nuklir. Trump menekankan bahwa tindakan militer yang diambil sebelumnya merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk menanggulangi ancaman nyata terhadap keamanan nasional AS. Dalam unggahannya, ia juga menyoroti pentingnya fokus internal, khususnya menangani isu korupsi dan kejahatan sistemik di daerah yang dipimpin Partai Demokrat.

Trump meminta Vance untuk memprioritaskan investigasi terhadap praktik korupsi di kota-kota dan negara bagian seperti California, Illinois, dan Minnesota, yang menurutnya dikelola secara buruk dan menjadi sumber kerugian miliaran dolar setiap bulan. Ia menyatakan bahwa penyelesaian masalah internal tersebut jauh lebih mendesak daripada mengejar kesepakatan damai dengan Iran. Menurut Trump, dengan menangani aktivitas kriminal skala besar, anggaran federal dapat diperbaiki secara signifikan dalam waktu singkat.

Pernyataan Trump ini disambut oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang mendukung kebijakan luar negeri yang berani dan menekankan bahwa Presiden telah mengidentifikasi serta mengatasi ancaman strategis sejak lama. Kedua tokoh politik tersebut berkomitmen pada pendekatan yang menempatkan kepentingan nasional dan stabilitas internal sebagai prioritas utama, sekaligus menolak pendekatan diplomasi yang dianggap tidak efektif dalam menghadapi negara-negara yang dianggap menantang kepentingan AS.