Yusril: Penentuan Wapres Pengganti Tak Harus dari Koalisi Prabowo

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana yang menyebut calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai pendukung Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa dalam kerangka hukum yang berlaku, tidak ada ketentuan eksplisit yang membatasi latar belakang partai bagi calon wakil presiden. Keputusan mengenai pengganti jabatan kosong tersebut, menurut Yusril, merupakan kewenangan eksklusif presiden, bukan hasil kesepakatan koalisi atau aturan internal partai.

Yusril menekankan bahwa ketentuan terkait pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang MD3, namun penerapannya tetap menghargai otoritas presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk dari pihak hukum, namun tetap menegaskan bahwa penentuan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan ke MPR adalah ranah keputusan presiden. "Kita hormati dan hargai kewenangan presiden dalam menentukan wakil presiden, sebagaimana diamanatkan konstitusi," ujarnya.

Terkait fungsi wakil presiden, Yusril menjelaskan bahwa jabatan tersebut tidak memberikan kewenangan mandiri dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Setiap keputusan yang ditandatangani oleh wakil presiden tetap dikategorikan sebagai keputusan presiden, dengan tanda tangan atas nama presiden. Dalam kondisi presiden berada di luar negeri, wakil presiden diperbolehkan menandatangani keputusan secara resmi, tetapi dengan status sebagai perwakilan, bukan sebagai pemegang kekuasaan sendiri.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi modern memungkinkan presiden tetap menjalankan roda pemerintahan dari lokasi mana pun, termasuk saat berada di luar negeri. Keterhubungan yang cepat dan stabil memungkinkan presiden memberikan instruksi langsung tanpa hambatan geografis. "Kini komunikasi sangat canggih, sehingga presiden tetap bisa mengendalikan pemerintahan secara efektif tanpa harus berada di dalam negeri," tegasnya.