11 Perusahaan di Kalimantan Dicabut Hak Guna Usahanya Akibat Karhutla

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah telah menetapkan pencabutan hak guna usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan perkebunan di wilayah Kalimantan, setelah direkomendasikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap tingkat kebakaran, ketaatan terhadap kewajiban operasional, serta kondisi izin yang dimiliki perusahaan.

Dari total 11 perusahaan, delapan telah dikenakan tindakan tegas, termasuk pencabutan HGU secara penuh, sementara tiga lainnya masih dalam proses pendalaman lapangan. Pemerintah membedakan penanganan berdasarkan kategori, seperti perusahaan dengan tingkat kebakaran di atas 50%, yang mengalami kejadian berulang, serta tidak memiliki fasilitas mitigasi yang memadai.

Beberapa perusahaan yang masuk kategori paling berat telah kehilangan seluruh hak atas lahan mereka, termasuk satu perusahaan yang izinnya telah kedaluwarsa sejak 2020. Lahan tersebut secara otomatis dikembalikan ke negara. Sementara itu, tiga perusahaan lainnya yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tetapi belum mendapatkan HGU, akan ditinjau ulang dan tidak akan diberikan izin tersebut di masa depan.

Pemerintah juga melakukan pencabutan sebagian HGU terhadap satu perusahaan yang tingkat kebakarannya di bawah 50%, sementara tiga perusahaan lainnya masih menjalani inspeksi fisik untuk menentukan apakah pencabutan dilakukan secara keseluruhan atau sebagian. Semua langkah ini dilakukan untuk menegakkan kebijakan perlindungan lingkungan dan mencegah terulangnya karhutla di masa depan.