16 Entitas Ilegal Ditutup karena Modus Investasi Berbasis AI

Kendari, ıNarasikita - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menutup operasional 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal di Indonesia. Kegiatan tersebut tersebar melalui platform digital dengan skema menarik berbagai bentuk penipuan, mulai dari penyetoran deposit hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memperdaya masyarakat. Sebagian besar entitas ini memanfaatkan nama perusahaan ternama, logo lembaga pemerintah, bahkan tokoh publik untuk menciptakan kesan resmi dan meyakinkan.

Di antara yang dibekukan adalah sejumlah nama seperti GPUCore, PilotXone, Aset Saham, dan Zahra Berkah, yang menawarkan imbal hasil hingga 80 persen dalam waktu 30 hari dengan klaim dana digunakan untuk usaha perdagangan, forex, hingga penyaluran pinjaman. Selain itu, entitas seperti Singapore Bhinneka Capital (SBC) dan OneTwoMarkets mengklaim keterafiliasian dengan lembaga keuangan asing dan keterlibatan OJK, padahal hasil verifikasi menunjukkan tidak ada izin atau badan hukum yang sah di dalam negeri. Bahkan, OneTwoMarkets diketahui menggunakan AI untuk menampilkan tokoh publik dalam promosinya.

Satgas PASTI juga mengungkap kasus impersonasi terhadap Guotai Haitong, perusahaan sekuritas asal Tiongkok, yang digunakan untuk menawarkan investasi aset properti dengan klaim terdaftar di OJK dan instansi pemerintah lainnya. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki legalitas di Indonesia, tidak terdaftar di BKPM, tidak memiliki izin dari OJK, serta aplikasi atau situs webnya tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Semua entitas yang teridentifikasi telah diberhentikan operasionalnya, akses aplikasi dan tautan mereka diblokir secara teknis, dan proses hukum sedang dipersiapkan bersama instansi penegak hukum. Satgas menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal, terutama jika mencatut nama lembaga resmi atau menggunakan teknologi canggih untuk memperdaya. Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor ke aparat terkait agar proses penanganan dapat segera dilakukan.