Ahrie Sonta Diberhentikan Tak Hormat, Ajukan Banding
Irjen Pol Ahrie Sonta divonis Pemberhentian Secara Tidak Hormat oleh KKEP Polri atas kasus penyadapan ilegal, dan kini mengajukan banding sesuai hak hukumnya.
Redaksi iNarasikita·Selasa, 10 November 2026, 23.00 WITA·👁 3 orang membaca· 1 hari ini · 24x dibuka
📷 SindonewsKendari, ıNarasikita - Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah memutuskan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi dalam kasus penyadapan ilegal. Putusan ini menjadi langkah hukum final dalam proses internal Polri terhadap oknum perwira tinggi yang diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa dasar hukum. Keputusan tersebut diambil setelah melalui serangkaian sidang dan pertimbangan bukti yang diajukan oleh pihak penuntut.
Sebagai bentuk hak defensif, Ahrie Sonta menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut dengan mengajukan banding. Menurut pernyataan resmi dari pihak kepolisian, proses banding akan diproses oleh komisi tingkat banding yang berwenang meninjau kembali keputusan awal. Proses ini akan berjalan secara formal, termasuk pemeriksaan dokumen, klarifikasi, dan pertimbangan hukum oleh pihak yang berwenang.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa seluruh prosedur banding akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan bahwa sistem kepolisian tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas, meskipun menangani kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Keterbukaan proses hukum ini, kata dia, menunjukkan komitmen Polri terhadap penerapan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini turut menyoroti pentingnya pertanggungjawaban profesi dalam institusi keamanan. Meski belum ada pengumuman resmi dari Bareskrim terkait tersangka lain, pemeriksaan terhadap dugaan penyadapan terhadap pejabat tinggi tetap berjalan sebagai bagian dari upaya reformasi internal. Putusan terhadap Ahrie Sonta menjadi acuan penting bagi penegakan disiplin di lingkungan Polri.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Prancis Gelar Aksi Massal Tolak RUU Polisi yang Dikritik Sebagai "Izin Membunuh
Ratusan ribu warga Prancis turun ke jalan pada Sabtu (14/11) menolak RUU yang memberi perlindungan hukum ekstrem bagi polisi saat menggunakan senjata, sambil menyoroti krisis biaya hidup dan perlindungan anak.
14 November 2026

Kapolri Diminta Usut Makar dalam Kasus Penyadapan
Pakar hukum mendukung langkah Kapolri menindaklanjuti dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal, dengan menekankan pentingnya keadilan dan prinsip hukum yang konsisten.
14 November 2026

Dua Pendaki Ilegal Semeru Dinyatakan Hilang Permanen
Operasi SAR untuk dua pendaki ilegal di Gunung Semeru dihentikan setelah tujuh hari penyisiran tanpa hasil, dengan tim menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.
14 November 2026

Lima Tersangka Korupsi Proyek Bandara Ketapang Dilimpahkan ke Kejati
Polda Kalbar menyerahkan lima tersangka kasus korupsi proyek runway Bandara Rahadi Oesman beserta berkas dan aset senilai Rp338 juta ke Kejati untuk proses penuntutan.
14 November 2026
Berita Lainnya

USN Kolaka Gelar SII Maroon Red Cross Youth Competition 2026
Sabtu, 14 November 2026, 16.07 WITA

Senator Desak Presiden Pertimbangkan Suara Daerah dalam Pilih Wakil Presiden
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

KNEKS Perluas SPES ke 250 Sekolah di Sulsel
Sabtu, 14 November 2026, 15.47 WITA

14 Saham Indonesia Dikeluarkan dari Indeks Global FTSE Russell
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Perawatan Aki Motor agar Awet dan Tak Mudah Kehabisan Tenaga
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

Rem Motor Berbunyi? Ini Penyebab dan Solusinya
Sabtu, 14 November 2026, 15.46 WITA

NCT 127 dan NCT Dream Tampil di Coachella 2027
Sabtu, 14 November 2026, 15.43 WITA
Royalti Musik: Sumber Pendapatan Kunci bagi Musisi
Sabtu, 14 November 2026, 15.42 WITA

