Anggota DPR Minta Tersangka Penyadap Prabowo Dijerat Makar

Kendari, ıNarasikita - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Safaruddin, menegaskan perlunya penegakan hukum tegas terhadap empat tersangka yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan terhadap tokoh politik. Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan tindakan yang mengancam stabilitas negara dan keutuhan sistem demokrasi. Menurutnya, tindak pidana penyadapan yang dilakukan secara sistematis dan berbasis kekuasaan harus dikategorikan sebagai makar.

Safaruddin menekankan bahwa pasal yang paling tepat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 191 KUHP, yang mengatur tindak pidana makar dengan ancaman hukuman mati. Ia menilai bahwa penyebaran informasi rahasia melalui penyadapan yang melibatkan aparatur negara menunjukkan upaya mengganggu ketertiban umum dan mengancam keamanan nasional. Dengan demikian, hukuman seberat mungkin perlu diberlakukan sebagai bentuk peringatan.

Ia menyatakan bahwa keempat tersangka harus diproses secara hukum dengan penuh keadilan, namun tetap berdasarkan keberpihakan pada kepentingan negara dan rakyat. “Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati,” tegasnya, menegaskan bahwa hukuman seberat itu diperlukan untuk menegaskan bahwa pelanggaran terhadap konstitusi dan keamanan negara tidak akan ditoleransi.

Pernyataan ini menyoroti pentingnya menjaga integritas lembaga negara dan menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan untuk melanggar hak dasar warga negara. Safaruddin menekankan bahwa penegakan hukum harus independen, tidak memandang siapa pelakunya, dan berbasis pada fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.