Anwar Ibrahim Ingatkan Bahaya Budaya Korupsi dengan Kutipan Natsir

Kendari, ıNarasikita - Anwar Ibrahim mengungkapkan kepeduliannya terhadap budaya korupsi melalui kutipan yang dikaitkan dengan tokoh politik Indonesia, Mohammad Natsir, dalam sebuah unggahan di media sosial. Ia menekankan bahwa sikap yang membiarkan praktik korupsi secara perlahan—dengan alasan kecil atau sepele—justru menjadi ancaman besar bagi keutuhan bangsa. Unggahan itu menjadi refleksi pribadi dan komitmen politik terhadap pemberantasan korupsi yang sistemik.

Dalam caption unggahannya, Anwar menyatakan bahwa toleransi terhadap kejahatan, sekalipun dalam bentuk kecil, berpotensi menghancurkan negara dalam jangka panjang. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi siapa pun—baik pejabat maupun tokoh publik—untuk merampas kekayaan rakyat atau negara tanpa konsekuensi hukum. Menurutnya, kompromi dengan korupsi atas nama kebaikan atau pelayanan justru bertentangan dengan prinsip Islam yang menghargai keadilan.

Kritik Anwar muncul di tengah perdebatan mengenai penanganan kasus mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang baru-baru ini dipersilakan menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah. Meski menyatakan memiliki hubungan pribadi dengan Najib, Anwar menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak seharusnya menimbulkan kesan bahwa tindak pidana korupsi skala besar bisa diabaikan. Ia menekankan pentingnya konsistensi hukum agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Najib divonis bersalah atas dua kasus terpisah terkait skandal 1MDB, termasuk penyelewengan dana RM42 juta dari SRC International. Pada 2020, ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda RM120 juta. Bandingnya ditolak, namun pada Januari 2024, hukumannya dikurangi menjadi 6 tahun setelah lembaga pengampunan memberikan remisi. Denda tersebut dilunasi melalui penggalangan dana publik oleh partainya, UMNO, sebelum diberikan pengampunan bersyarat oleh Raja Malaysia. Pengadilan Tinggi akhirnya mengizinkan Najib menjalani sisa hukuman sebagai tahanan rumah.

Anwar menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa memandang latar belakang sosial atau politik. Ia menyerukan agar mereka yang menentang korupsi harus berbicara lebih tegas dan jelas, termasuk menuntut hukuman yang proporsional bagi pelaku. Baginya, keberanian menegakkan hukum adalah bentuk keadilan yang sejati, bukan kompromi yang menodai integritas negara.