BANUSA Minta Kejagung Telusuri Proses Suspend Tiga Kali PT BSJ dan KAA

Kendari, ıNarasikita - Ketua Umum BANUSA, Andi Zulkifli, meminta Kejaksaan Agung mengungkap proses administrasi di balik tiga kali penghentian sementara izin usaha PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Karya Alam Abadi (KAA). Ia menekankan bahwa yang perlu diungkap bukan hanya hasil keputusan, melainkan mekanisme pembuatan keputusan, termasuk siapa yang mengusulkan, memeriksa, merekomendasikan, hingga menandatangani dokumen tersebut.

Pemicu tuntutan ini muncul dari pernyataan Kejagung pada 6 November 2026 yang menyebut keterkaitan kedua perusahaan dengan Arif Kurniawan, terkenal sebagai “Raja Nikel”. Meski izin eksplorasi BSJ dan KAA telah berakhir pada 2015 dan awalnya ditolak karena wilayah harus dikembalikan ke negara, keputusan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan status suspend tiga kali. BANUSA menyoroti anomali ini sebagai indikasi potensi penyimpangan prosedur.

BANUSA menyoroti dua pejabat kunci di lingkungan Dinas ESDM Sulawesi Tenggara yang masa jabatannya tumpang tindih dengan pelaksanaan suspend: Burhanuddin, yang menjabat hingga 27 November 2017, dan Andi Makkawaru, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas hingga Januari 2019. Penelusuran harus menelusuri apakah keduanya terlibat dalam penerbitan keputusan suspend, terutama terkait tanda tangan atau disposisi. Selain itu, peran teknis Nining Rahmatia dan Muhammad Hasbullah Idris dalam evaluasi dan rekomendasi juga harus dievaluasi.

BANUSA menegaskan bahwa nama-nama yang disebut bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai objek penelusuran kewenangan. Tujuannya adalah memastikan apakah proses administrasi berjalan sesuai aturan atau justru dipengaruhi oleh intervensi, komunikasi tidak resmi, atau kepentingan tertentu. Keterkaitan dengan Arif Kurniawan menjadi petunjuk awal, namun tidak boleh dijadikan dasar kesimpulan tanpa bukti konkret.

Pemeriksaan harus mencakup dokumen lengkap, termasuk nomor dan tanggal setiap keputusan, dasar hukum, hasil evaluasi, rekomendasi teknis, disposisi pejabat, serta identitas penandatangan. Andi Zulkifli menegaskan bahwa tidak boleh hanya berhenti pada perusahaan, tetapi juga harus mengungkap rantai keputusan di birokrasi yang mungkin menunjukkan penyimpangan. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.