Bobby Minta Proses Hukum Dijalankan Tanpa Spekulasi

Kendari, ıNarasikita - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya kembali menjadi perhatian publik. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri, termasuk mantan Kapolri yang kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Penyadapan diduga dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam periode 2025 hingga 2026, dengan dugaan keterlibatan sistematis dan akses ilegal terhadap data elektronik.

Menanggapi isu yang menyebutkan keterkaitan Presiden Joko Widodo dalam kasus tersebut, Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, menekankan perlunya menahan diri dari asumsi sebelum proses hukum selesai. Ia menegaskan bahwa semua pihak terkait akan menjalani pemeriksaan resmi, sehingga informasi yang akurat dapat muncul tanpa spekulasi. "Tunggu saja prosesnya, jangan langsung menilai sebelum ada hasil dari penyidikan," ujarnya dalam pernyataan di Medan.

Bobby juga menegaskan bahwa komunikasi keluarganya dengan Jokowi tetap terjaga, namun tidak pernah menyentuh isu politik. Ia mengungkapkan bahwa pembicaraan antara dirinya dan mertuanya tetap berlangsung secara personal, termasuk soal anak cucu, namun tidak menyentuh dinamika politik. "Saya tanya ke dia, sering enggak komunikasi? Jawabannya tetap sama," kata Bobby, menunjukkan konsistensi dalam hubungan keluarga meski di tengah kontroversi.

Presiden Jokowi sendiri tetap menjaga sikap netral dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Saat ditanya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ia hanya menyatakan, "Kita semuanya ikuti proses hukum yang ada." Tidak ada pernyataan lebih lanjut mengenai dugaan makar atau keterlibatan pihak tertentu, meski beberapa pihak mengaitkan kebijakan pelantikan Listyo Sigit pada 27 Januari 2021 sebagai titik awal kontroversi.

Para tersangka dijerat dengan tiga pasal berbeda, termasuk Pasal 258 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP (6 tahun), serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE (8 tahun). Dua tersangka, termasuk Listyo Sigit dan Irjen Ahrie Sonta, telah ditahan, sementara Irjen Slamet Uliandi tidak ditahan karena kondisi kesehatan yang memburuk. Proses hukum kini berjalan secara terbuka, dengan harapan masyarakat dapat memahami fakta tanpa bias.