DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Secara Transparan

Kendari, ıNarasikita - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengungkap secara transparan dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah oknum perwira tinggi Polri. Rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi di kompleks parlemen ini menjadi momen krusial untuk menelisik proses penyadapan yang diduga dilakukan tanpa prosedur hukum, termasuk terhadap pejabat negara dan tokoh publik. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dari Kapolri dalam menyampaikan seluruh bukti dan alur peristiwa yang telah terungkap.

Dalam paparannya, Habiburokhman menyebut bahwa penyadapan ilegal bukan hanya kejahatan teknis, tetapi bagian dari rangkaian aksi yang lebih luas, termasuk surveilans tanpa izin, pencemaran nama baik secara sistematis, serta upaya mengganggu opini publik melalui media sosial. Ia menyoroti bahwa aktivitas-aktivitas tersebut diduga dirancang untuk melemahkan kinerja Presiden dalam menjalankan tugas negara, yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 160 KUHP tentang makar. Menurutnya, jika terbukti, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan stabilitas institusi negara.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni Irjen LSP, AS, EH, dan SU, yang diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal ke sistem informasi. Aktivitas ilegal ini diduga berlangsung antara tahun 2025 hingga 2026, dan menargetkan berbagai pihak, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat. Keterlibatan oknum dari internal kepolisian menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi institusi tersebut.

Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen AS sebagai bentuk konsekuensi atas keterlibatannya dalam kasus ini. Langkah ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap pelanggaran etika dan hukum. DPR juga menekankan perlunya investigasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada oknum lain yang terlibat secara diam-diam, serta mendorong keberlanjutan pemeriksaan terhadap seluruh aspek pelanggaran yang terungkap.