Firli Bahuri Hadir di Acara PP Polri Sebelum Diperiksa

Kendari, ıNarasikita - Firli Bahuri, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, hadir dalam acara Persatuan Purnawirawan (PP) Polri yang digelar di Gedung Tribrata, Jakarta, pada Rabu (11/11), sebelum menerima kunjungan dari penyidik. Dalam rekaman video yang diperoleh, ia terlihat mengenakan seragam purnawirawan berwarna krem, lengkap dengan topi bivakmutz dan pin bintang tiga yang mencerminkan jabatan terakhirnya sebagai Komisaris Jenderal. Ia terlihat berjalan santai dan berbincang dengan sesama anggota purnawirawan sebelum acara dimulai.

Pada malam hari yang sama, penyidik dari Polda Metro Jaya dan Korsel Tipidkor Polri mendatangi Firli di sebuah GOR Bulutangkis setelah dua kali pemanggilan tidak dihadiri. Kedatangan tim penyidik dilakukan sebagai tindak lanjut atas ketidakhadiran yang berulang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menyatakan bahwa pihaknya menindaklanjuti ketidakhadiran tersebut dengan kunjungan langsung ke lokasi.

Dalam pertemuan tersebut, Firli menyampaikan komitmen untuk hadir dalam panggilan resmi selanjutnya. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh penyidik sebagai bentuk respons terhadap keberadaan tersangka yang belum menyelesaikan kewajibannya memenuhi panggilan. Ia tetap berstatus tersangka sejak 22 November 2023, terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Kasus ini didasarkan pada Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, serta Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 65 KUHP. Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, namun keduanya dikembalikan karena dianggap belum memenuhi petunjuk jaksa.

Teranyar, Kejati DKI Jakarta mengonfirmasi kembali pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) karena penyidik belum menyelesaikan pelengkapan berkas sesuai petunjuk yang tertuang dalam P19. Batas waktu yang telah ditetapkan telah berakhir, namun berkas belum dikembalikan, sehingga proses hukum tetap menghadapi tantangan administratif.