Gibran Siap Tempuh Jalur Hukum di PTUN, PDIP Soroti Kebenaran Prosedur

Kendari, ıNarasikita - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan komitmennya untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), setelah sebelumnya sempat menolak mengungkapkan dokumen pendukung secara terbuka. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Gibran menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara hukum, dengan mengajukan bukti-bukti pendukung mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menyatakan keheranan terhadap keputusan Gibran tersebut, menilai bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan surat penyetaraan pendidikan. Menurutnya, kamar peradilan PTUN hanya berwenang memeriksa keputusan administrasi pemerintah, bukan mengubah putusan hukum tingkat tertinggi. Ia menilai upaya Gibran tidak sesuai dengan hierarki yuridis dan lebih menyerupai strategi penundaan.

Deddy menekankan bahwa kesempatan untuk klarifikasi dan pembuktian telah diberikan sebelumnya, baik oleh Kemendikdasmen maupun pihak Gibran, namun tidak dimanfaatkan. Ia menyatakan bahwa kini langkah hukum yang diambil hanya memperpanjang ketidakpastian, tanpa membawa solusi substansial. Ia menekankan pentingnya menaikkan kredibilitas proses hukum dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan menghargai hak Gibran untuk menempuh jalur hukum. Ia menegaskan bahwa proses politik dalam bentuk hak menyatakan pendapat (HMP) yang diusulkan oleh sejumlah anggota dewan tetap bisa berjalan paralel dengan gugatan di PTUN. Menurutnya, kedua jalur tersebut tidak saling menggantikan, dan DPR tetap berwenang untuk menilai dari sisi kebijakan publik dan keterbukaan informasi.

Pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo menjadi momen krusial dalam dinamika sengketa ijazah. Dalam kesempatan itu, Prabowo memberikan dukungan moral dan menyarankan Gibran untuk tetap memperjuangkan keabsahan dokumennya melalui jalur hukum, termasuk mempertimbangkan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Sementara itu, Gibran menegaskan bahwa dirinya tetap akan berjuang untuk menunjukkan keaslian dokumen pendidikannya, sekaligus menekankan pentingnya transparansi dalam proses penilaian keabsahan dokumen publik.